Monitor, Jakarta – Amarah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak dapat tertahan lagi pada saat menyampaikan sambutan di acara penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 di Istana Kepresidenan, Bogor.
Bukan tanpa sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kecewa akan masih banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum beranjak naik predikat opini laporan keuangan mereka.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 yang baru saja dilansir, diketahui dari 84 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang diperiksa, terdapat 73 Laporan Keuangan Kementerian Lemaga (LKKL) yang mendapat predikat WTP, dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat WTP.
Sedangkan yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 8 LKKL atau 9%, yaitu pada Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPP RRI.
Sedangkan yang Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer sebanyak 6% LKKL atau 7%, yaitu pada Kementerian KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI, Bakala, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Khusus pada saat membahas soal LKKL yang predikatnya disclaimer, raut wajah orang nomor satu di Indonesia ini berbeda. Jokowi marah lantaran masih ada K/L yang disclaimer. Bahkan sejumlah menteri, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara khusyuk mendengarkan ucapan Presiden Jokowi.
“Yang sisanya ini saya titip Kementerian dan Lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban sebetulnya ini jadi hal yang biasa dapat WTP, karena itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu dikelola dengan baik,” kata Jokowi.
Sebagai informasi, selama 12 tahun terakhir baru kali ini laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Prs)