MONITOR, Jakarta – Penguatan pendidikan vokasi atau di jenjang SMK dan perguruan tinggi oleh pemerintah dinilai masih belum maksimal. Padahal, tujuan utama dari program vokasi ini adalah untuk menyiapkan generasi bisa langsung terjun ke dunia kerja, dan mempunyai peranan penting untuk menyiapkan dan mengembangkan tenaga kerja yang siap pakai di skala industri.
Padahal realitanya menurut Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq keberadaan vokasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Bisa dikatakan tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK sampai saat ini masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta orang.
"Dari jumlah tersebut, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari jenjang SMK (9,84 persen). Kemudian disusul lulusan Diploma I, II, dan II (7,22 persen) dan lulusan SMA (6,95 persen," ujarnya dalam siaran pers yang diterima MONITOR di Jakarta, Kamis (10/8)
Atas dasar kondisi tersebut, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) lanjut Nailul melihat data diatas masih sangat fantastik. Bisa jadi, ada ketidak-sesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Masih banyak dunia Industri yang mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai.
"Ini menunjukkan bahwa ada gap antara dunia industri dengan ketersedian tenaga terampil di Indonesia. Artinya, dunia kerja masih timpang, di satu sisi terdapat kekosongan peluang kerja dan menunggu hasil pendidikan (output), disisi lain terjadi kelebihan kapasitas (overloaded) dan pasti menghasilkan pengangguran terdidik," tegasnya.
"Belum lagi, Indonesia dihadapkan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), tentunya lembaga pendidikan vokasi dan alumninya akan berperan dalam persaingan MEA. Selain itu, indonesia juga akan menghadapi bonus demografi, yakni sekira 70 persen warganya merupakan usia produktif," tambahnya.
Menghadapi peluang tersebut, peran pendidikan menjadi penting, khususnya yang pendidikan yang berbasis keterampilan. Rekomendasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) :
1. Para pelaksana pendidikan harus melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, yaitu melalui perencanaan program pendidikan, pelaksanaan program, evaluasi program, dan tindak lanjut yang harus ditempuh untuk kearah penyempurnaan dan kemajuan pendidikan vokasi.
2. Perlu penguatan pendidikan vokasi dalam sebuah kurikulum yang matang, dan harus dilakukan pengkajian ulang dan mendalam pada Kurikulum 2013 dengan memasukkan materi penguatan vokasi dalam kurikulum tersebut.
3. Peningkatan mutu dan kualitas guru juga sangat mendesak untuk diperbaiki, persoalan vokasi tidak akan lepas dari kualitas guru yang terampil dan pengalaman dalam bidang kejuruan.
4. Harus ada koordinasi dan sinergi yang kuat antar kementerian terkait untuk memaksimalkan peran vokasi sebagai cikal bakal tenaga kerja yang unggul. Karena dalam hal mengatasi angka pengangguran tidak bisa dilakukan dengan satu kementerian saja, tapi saling berkaitan.
5. Selain vokasi, akses pendidikan 12 tahun (wajar 12 tahun) dalam bentuk program wajib belajar sangat dibutuhkan, saat ini masih belum ada regulasi yang kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Wajar 12 tahun juga sebagai upaya menyiapkan generasi dengan kapasitas unggul, karena lulusan SMP sudah tidak relevan sebagai serapan tenaga kerja yang mumpuni.
6. Lembaga-lembaga kursus atau Balai Latihan Kerja (BLK) harus bisa diakses oleh masyarakat secara luas, dan penguatan kualitas dan mutu BLK tersebut harus benar-benar menciptakan lulusan yang terampil dan siap terjun di bergabai industri.