MONITOR, Jakarta – Polemik mengenai Kebijakan Sekolah 8 Jam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengemuka. Hal ini nampak dalam komentar beberapa tokoh mengenai penolakan kebijakan ini.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, M. Abdullah Darraz, menyatakan penolakan tersebut sama sekali tak berdasar. Sebab menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No.23 Tahun 2017 sama sekali bukanlah kebijakan Full Day School.
"Permendikbud ini adalah kebijakan untuk memerkuat pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan Sekolah 8 Jam adalah salah satu instrument dari Program Penguatan Pendidikan Karakter dari Kemdikbud. Tujuannya adalah membangun karakter kebangsaan anak-anak pelajar. Program ini sangat penting memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi pihak sekolah dan publik untuk secara kreatif menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi pelajar," tegasnya.
Darraz menyanyangkan adanya penolakan yang terjadi saat ini. Terlebih penolakan-penolakan tersebut kental dengan nuansa politik didalamnya.
"Kebijakan pendidikan bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politisi tuna visi." Terangnya.
Darraz mengingatkan bahwa upaya-upaya pemerintah Jokowi dalam memajukan pendidikan mesti mendapatkan apresiasi. "Bahwa kebijakan tentu memiliki kelemahan, mestilah direspon dengan bijak melalui saluran yang telah disediakan. Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek," pungkas Darraz.
"Kita menyesalkan politisasi terhadap kebijakan pendidikan seperti ini. Ini membuktikan peradaban politik kita berada di bawah titik nadir," papar Darraz.