MONITOR, Jakarta – Belakangan ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali mengusulkan wacana mengenai pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama Islam sebesar 2,5 persen setiap bulan. Direktur Puskas Baznas Irfan Syauqi Beik menyatakan, wacana ini bukanlah hal baru. Sebab di era pemerintahan SBY, kebijakan ini sudah dirumuskan.
"Wacana ini sudah kita gulirkan sejak lama ya, bukan wacana baru. Bahkan dari pemerintahan sebelumnya yakni era SBY sudah ada Inpres nomor 3 tahun 2014 mengenai upaya penghimpunan zakat dari Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dan lainnya," terang Irfan saat dihubungi MONITOR, Selasa (6/2).
Langkah yang diupayakan Baznas ini, kata Irfan, untuk mendorong potensi zakat di Indonesia yang hingga saat ini baru mencapai Rp 6 triliun dari Rp 217 triliun. Padahal, jika pelaksanaannya dioptimalkan maka potensi zakat setiap tahunnya bisa mencapai Rp 217 triliun.
Terlebih, jumlah potensi zakat dari kalangan ASN saja bisa menyumbang sebesar Rp 15 hingga Rp 20 triliun per tahun. Terkait alokasi himpunan dana zakat ini, kata Irfan, bisa digunakan untuk pembiayaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan zakat.
"Mudah-mudahan ini menjadi role model zakat sebagai bagian kewajiban yang harus ditunaikan. Bukan hanya melihat dari sisi agama saja, melainkan juga kewajiban negara," ujarnya penuh harap.
Ditambahkan Irfan, agar kebijakan tersebut lebih efektif dan berdampak luas sebagai sumber dana alternatif mengentaskan kemiskinan, maka badan hukumnya perlu diubah dari Inpres menjadi Perpres.
"Keberadaan Inpres tersebut dirasa belum efektif, nah seharusnya ada upaya bagaimana badan hukumnya diatur lagi, dari Inpres menjadi Perpres," kata Irfan menekankan.
Lanjut dia, sejauh ini Baznas telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Agama untuk menyusun upaya perbaikan draft Inpres tersebut agar memiliki efek yang kuat. Bahkan, di ranah teknis Kemenag sudah mengutarakan kesiapannya hingga menuju tahap sinkronisasi.