Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Dinilai Tidak Realistis

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel. 

"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum mengarah pada perbaikan, sayangnya daya pacu ekonomi domestik masih belum optimal. Kelas menengah atas memilih saving dibanding spending, sedangkan masyarakat bawah masih tertekan daya belinya. Belum terlihat arah kebijakan fiskal dan ekonomi yang meyakinkan dari RAPBN 2018,” ujarnya kepada media  di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Di sisi lain Ecky juga mengingatkan target-target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan turunan dari janji-janji politik selama masa kampanye. “RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Khusus tahun 2018, bahkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan 7,4 persen seharusnya. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengatasi problem tingkat pengangguran yang masih tinggi dan agar dapat keluar dari middle income trap sehingga dapat menjadi negara maju. Namun sayangnya kapasitas kebijakan pemerintah belum mampu menuju kesana. Sehingga pemerintah hanya menyampaikan target tersebut. Dan ini sangat tidak memuaskan sebenarnya,” tandasnya.

Ecky juga memberikan catatan bahwa target pertumbuhan ekonomi fantastis yang dijanjikan selama ini gagal dipenuhi oleh pemerintah. Pada APBN-P 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen dan hanya terealisasi 4,8 persen. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hanya 5,02 persen, meleset dari target 5,2 persen.

“Dengan kapasitas yang terbatas, pilihan yang paling mungkin akhirnya adalah pemerintah harus mau menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan lebih memprioritaskan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sangat penting untuk mendorong perbaikan indikator kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perbaikan gini ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia. Targetnya harus mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan menjadi pertimbangan utama dalam politik anggaran APBN 2018,” imbuhnya.

Ecky memaparkan bahwa pencapaian pertumbuan Semester I 2017 yang baru menyentuh 5,01 persen menjadi warning tidak tercapainya target pertumbuhan 5,2 persen yang ditetapkan untuk tahun 2017. Sebagaimana telah dirilis BPS angka pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2017 hanya sebesar 5,01 persen. Capaian tersebut sama persis dengan ekonomi Kuartal I 2017, dan jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2016 yang mencapai 5,18 persen.

“Stagnasi tersebut tentu akan berdampak pada target pertumbuhan selanjutnya pada 2018. Oleh karenanya target pertumbuhan ke depan sepertinya harus lebih moderat agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. Revisi ke bawah bukan hanya mempengaruhi anggaran serta pencapain target, tetapi juga kredibilitas pemerintah,” tegasnya.