Perbandingan Penciptaan Lapangan Kerja Jokowi-JK vs SBY-Boediono versi INDEF

MONITOR, Jakarta – INDEF, hari ini (Selasa, 20/2) melakukan riset yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait evaluasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi – JK di tujuh (7) sektor penciptaan lapangan kerja yang disebut mengalami penurunan. 

Adapun sektor yang mengalami penurunan menurut Indef yaitu pertambangan dan penggalian, industri, konstruksi, transportasi pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan real estate usaha persewaan jasa perusahaan, serta sektor terakhir jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan. 

Sedangkan yang mengalami peningkatan ialah Pertanian perkebunan kehutanan perburuhan perikanan, Listrik gas air bumi, dan Perdagangan rumah makan jasa akomodasi.

Sejumlah angka perbandingan tambahan penduduk bekerja dalam tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan fakta yang menarik, diantanya : dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan mengalami kenaikan lebih dari 700 ribu tenaga kerja.

Selain itu, ada juga penurunan yang terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 50 ribu tenaga kerja. 

Sementara untuk sektor Konstruksi memangb mengalami kenaikan tapi hanya mampu memberi tambahan hampir 135 ribu tenaga kerja di tengah masifnya infrastruktur, ini tentu jauh dibandingkan era SBY-Boediono (2010-2012). 

Ada juga, sektor Transportasi. Pergudangan dan Komunikasi berhasil membalikkan angka negatif pada era SBY-Boediono menjadi 170 ribu tambahan tenaga kerja.

Selain itu, sektor real estate yang melemah pada periode ini, turut menyerap tenaga kerja. Ini disebabkan lambatnya pemerintah dalam menyumbangkan lapangan kerja yang rendah.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan juga mengalami tekanan, ini menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan dari satu persen pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Artinya, pertumbuhan output sektor ini ternyata tidak mampu meningkatkan lapangan kerja. Bahkan keadaan ini lebih buruk dari awal periode kepemimpinan SBY-Boediono. 

Sektor pertanian perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, rata-rata mengalami penurunan sebesar 700 rib penduduk per tahun. Pada awal SBY-Boediono, walaupun berkurang juga namun tidak sebesar pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Penyebab utamanya adalah masih rendahnya harga komoditas perkebunan unggulan seperti kakao dan kopi. Selain itu, Nilai Tukar Petani pada tahun 2017 menyentuh level terendahnya yaitu dibawah 100. 

Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan rasio lapangan kerja. Pekerja di sektor pertambangan dan penggalian rata – rata mengalami penurunan sebesar 49 ribu penduduk per tahun dengan rata – rata RPK 1 % pertumbuhan sektor tersebut mampu mengurangi 13.561 penduduk bekerja. Sedangkan pada pemerintahan S8Y Boediono, rasio penciptaan kerja 43.435.

Sektor industri sedikit lebih baik dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pada tahun 2017 rasio lapangan kerja sektor industri pengolahan sebesar 241.711. Hal ini terbantu oleh peningkatan penduduk bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 1,03 juta penduduk. 

Peningkatan ini banyak dibantu oleh peningkatan pertumbuhan di industri makanan minuman, dan industri tekstil dan pakaian jadi yang outputnya masing-masing tumbuh signifikan.

Sektor konstruksi di pemerintahan Jokowi-JK memberikan tambahan penduduk bekerja sebesar 134,592 penduduk/ tahun dan RPK 20,472 penduduk per 1 % pertumbuhan . Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan pada era SBY-Boediono yang mencapai rata-rata 483.633 penduduk/tahun dan RPK 63,072 pendusuk per 1 % pertumbuhan .

Pembangunan infrastruktur fisik sebagai program Jokowi-Jk yang sudah berjalan tiga tahun belum mampu menghasilkan unggulan tambahan penduduk dan RPK 63072 banyak dari periode sebelumnya. Faktor terbesar yang menyebabkan hal ini terjadi adalah lebih sektor konstruksi yang saat ini telah menjadi sektor padat modal. 

Sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi memberikan rata-rata tambahan penduduk terbesar pada era Jokowi-JK, sebesar 1,106,590. Hal ini didukung oleh boom e-commerce masih berlangsung dan dukungan sektor pariwisata yang meningkat. 

E-commerce indonesia saat ini merupakan salah satu yang berkembang di Asia jika dibandingkan negara-negara tetangga seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang periahan berpindah ke online. Nilai investasi di sektor ini bahkan mencapai USD 5 Milliar dengan total nilai transaksi sebesar Rp 75 Triliun per tahun (Bank Indonesia, 2016).

Menarik melihat sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang sempat mencatatkan pertambahan minus (penduduk bekerja berkurang) di era SBY-Boediono, membalikan keadaan di era Jokowi-JK yang rata rata memberikan tambahan 169,137 penduduk per tahun. Salah satu yang memberikan sumbangsh terhadap capaian ini adalah transportasi online, bisnis yang saat ini selalu dipersulit oleh pemerintah. Meskipun demikian, tambahan yang tinggi tersebut belum mampu mendongkrak RPK sektor tersebut yang hanya menghasilkan 18.160 penduduk bekerja per 1 % pertumbuhan sektor tersebut . 

Rasio Penciptaan Lapangan Kerja  3 Tahun Pertama Jokowi-JK sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan menunjukkan angka yang anjlok nyaris 50. Salah satu penyebab terjadinya anjlok tersebut, patut diduga kuat, adalah karena lesunya bisnis properti sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2017. 

Menurut Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (81) pada kuartal tiga (Q3) 2017, faktor-faktor yang membuat lesu bisnis properti adalah bunga KPR ( 20,36 % ) , persyaratan uang muka ( 16,57 % ) , pajak ( 16,13 % ) , perizinan ( 14,45 % ) , dan kenaikan harga bahan bangunan ( 11,68 % ) .

Sedangkan dalam sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, Rasio Penciptaan Lapangan Kerja dalam 3 Tahun Pertama Jokowi-JK setali tiga uang, yakni terjadi penurunan. Penurunan berkisar pada angka 35 ribu bila dibandingkan dengan 3 tahun pertama SBY Boediono.

Namun ada keanehan dalam sektor yang sebagian besar diisi sektor informal ini, karena bila dibandingkan, SBY dan Boediono mampu mengurangi hingga 7 juta tenaga kerja informal, Jokowi Jk hanya sekitar 1 juta tenaga kerja informal. Ada indikasi bahwa adanya kuncuran dana desa sejak tahun 2015.