Inilah Faktor Penting Pengendalian Inflasi Menurut BI

MONITOR, Jakarta – Presiden Jokowi hari ini membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian inflasi, 27 Juli 2017 di Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan kunci sukses pengelolaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang stabil. Kedua komponen tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat dan daerah.

“Pengendalian inflasi sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menggarisbawahi beberapa aspek penting dalam pengendalian inflasi. Pertama, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga berbagai risiko yang dapat meningkatkan inflasi dapat segera direspons. Kedua, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan sehingga dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat. Ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat guna mendukung pengelolaan harga, termasuk harga pangan. Keempat, upaya efisiensi usaha perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyebut dinamika inflasi sepanjang 2016 hingga pertengahan 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era inflasi yang rendah dan stabil sehingga dapat menjadi momentum kuat untuk mengarahkan inflasi nasional sejajar dengan inflasi negara-negara kawasan.

“Pada akhir 2016, realisasi inflasi IHK tercatat berada pada level 3,02%, terendah sejak 2010 dan berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,0±1%. Hingga Juli 2017, inflasi juga masih berada pada level rendah yakni sebesar 2,38% (year-to-date), lebih rendah dari sasaran 4,0%±1%,” katanya dalam siaran Pers Bank Indonesia, Kamis (27/7).

Pencapaian penting pengendalian inflasi tambah Agus tidak terlepas kontribusi positif sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. Salah satu sinergi kebijakan tersebut ialah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang saat ini berjumlah mencapai 524.

“TPID berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keefektifan komunikasi dalam mengelola ekspektasi, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi nasional. Ke depan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi terus ditempuh antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditi pangan, serta memperkuat pengembangan dan optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di era ekonomi digital,” tambahnya.

Menurut Agus, Sinergi kebijakan juga ditempuh melalui penguatan kelembagaan pengendalian inflasi nasional yang ditandai dengan mengubah nama kegiatan Rakornas TPID mulai tahun ini menjadi Rakornas Pengendalian Inflasi. (SYJ)