Gambaran Umum Postur APBN 2018

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan mengenai postur RAPBN 2018. Dengan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2018, maka pendapatan negara akan mencapai Rp 1.878,4 triliun, dimana penerimaan perpajakan adalah Rp 1.609,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) sebesar Rp 267,9 triliun.

Kemudian lanjut Sri Mulyani untuk belanja negara, dirancang mencapai Rp 2204,4 triliun, di mana belanja pemerintah pusat adalah Rp 1.443,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun.

Di akhir paparannya, Menkeu Ani menegaskan bahwa APBN dipakai sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar lebih baik, tinggi, berkualitas, dan berkeadilan. Tentunya dengan memfokuskan pada bagaimana menggunakan belanja dengan makin efektif terutama kepada masyarakat kelompok bawah dalam bentuk pelayanan yang makin baik.

“Kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya negara juga bisa diperbaiki. Penerimaan juga akan diupayaan untuk terus membiayai belanja dan tentu kita berharap dengan demikian RAPBN akan makin sehat dan ekonomi makin kuat,” tegas Menkeu.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Ia menjelaskan bahwa penanganan isu-isu strategis akan ditempuh melalui program kerja tahunan yang tertuang dalam RKP 2018. Fokusnya bertema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

“Kami menerjemahkan tema tersebut ke dalam 10 (sepuluh) prioritas nasional. 10 prioritas nasional itu basisnya bukan K/L, tetapi sudah merupakan gabungan atau sudah mencakup beberapa K/L untuk menjalankan suatu fungsi, misalkan fungsi pendidikan. Kesemunya dalam rangka pencapaian target di sektornya masing-masing sekaligus target pembangunan secara umum”, jelas Bambang.

Adapun 10 prioritas nasional itu antara lain: Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; dan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.