MONITOR, London – Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menghadiri diskusi Indonesia Rountable Series bersama pimpinan Bloomberg di London, Inggris, Selasa (30/1) waktu setempat. Pada kesempatan tersebut Jonan memaparkan komitmen Kementerian ESDM dalam melakukan penataan sektor energi dan mineral di seluruh wilayah Indonesia melalui kebijakan Energi Berkeadilan.
Salah satu yang menjadi poin penting pembahasan diskusi, yakni pemangkasan perizinan dan program pemerataan infrastruktur energi. Dimana kebijakan tersebut dilakukan Kementerian ESDM untuk memberikan akses energi agar semakin mudah dijangkau dan harga semakin kompetitif.
"Di kementerian yang saya pimpin, perizinan di bidang minyak dan gas sekarang cuma enam izin dari sebelumnya 104 perizinan," ujar Jonan di depan CEO Bloomberg Costantine Cotzias dalam diskusi yang diadakan di Kantor Pusat Bloomberg, London tersebut.
Ya, diketahui di sektor migas, Kementerian ESDM telah menyederhanakan perizininan dari 104 menjadi 6 perizinan. Sementara untuk sektor minerba kini hanya ada 6 perizinan dari sebelumnya 117 perizinan, 5 perizinan untuk sektor ketenagalistrikan dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menyisakan 10 perizinan.
Seiring dengan hal itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga mengalami kemajuan pada dua tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dengan 70 kontrak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) berbasis EBT dengan kapasitas lebih dari 1,2 GW. Kemajuan-kemajuan tersebut juga sebagai penyebab naiknya rasio elektrifikasi pada akhir 2017, yakni mencapai 95,4 persen, naik dari capaian 2016 yang hanya 91,2 persen.
Beberapa kebijakan lain yang diimplementasikan Pemerintah untuk mereformasi sektor ESDM di Indonesia, diantaranya penggunaan skema gross split bagi hulu migas hingga implementasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang memberikan harga BBM sama di seluruh wilayah Indonesia.
"Tahun 2017 lalu toal sudah ada 57 titik BBM Satu Harga, sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Dari total tersebut, 16 titik berada di Papua dan Papua Barat," ujar Jonan dalam diskusi yang juga dihadiri para pejabat kedutaan tersebut.
Selain BBM Satu Harga, lanjut Jonan, di Papua juga tengah dibangun infrastruktur Jaringan Gas Kota sepanjang 3.898 Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kota Sorong. Direncanakan tahun 2018 akan terbangun Jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 SR. Program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 MW rampung hingga 2019. Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.
Sementara untuk meningkatkan akses listrik di wilayah Timur Indonesia, bertumpu pada sektor EBT, dengan membagikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada sekitar 250 ribu rumah di 20 provinsi. Menurut catatan, LTHSE telah menerangi 79.564 rumah di 5 Provinsi den pemerintah menargetkan akan memberikan LTHSE pada tahun 2018 dua kali lipar dari 2017, yakni sebanyak 175.782.
Di penghujung diskusi, Menteri Jonan menegaskan kembali kebijakan prioritas bagi Papua dan Papua Barat adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, BBM Satu Harga adalah wujud keadilan sosial dan bisa menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia," tutup Menteri ESDM.