MONITOR, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, pendataan penduduk di Ibukota rupanya masih ambaradul. Hal ini menyusul ditemukannya 39.000 orang warga Jakarta yang bermasalah dengan e-KTP.
Terkuaknya permasalahan data pemilih tersebut setelah para anggota dewan dari Komisi A DPRD Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta di ruang rapat komisi A Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).
“Ini tidak benar. Masalah ini harus bisa diselesaikan cepat tidak bisa dibiarkan,” tegas anggota Komisi A DPRD Jakarta Gembong Warsono, kepada MONITOR.
Menurut Gembong, dengan menyandang status Ibukota, persoalan data penduduk yang berkaitan dengan e-KTP ini harus bisa diselesaikan. Alasannya, di daerah lain persoalan serupa sudah bisa dituntaskan.
“Di Wonogori saja masalah seperti ini sudah bisa diselesaikan. Masa di Jakarta gak bisa diselesaikan,” tandasnya.
Dikatakan Gembong, dalam rapat kerja dengan Disdukcapil terungkap kalau Disdukcapil mengalami masalah dengan pedataan penduduk sesuai dengan e-KTP.
“Jadi di Disdukcapil merasa kesulitan mendata warga di DKI ini. Karena ternyata banyak ditemukan domisili warga yang tidak sesuai dengan e-KTP yang warga miliki,” terangnya.
Melihat persoalan ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta ini mendorong Disdukcapil untuk mengajukan anggaran lebih besar.
“Kalau memang memerlukan anggaran tambahan dalam menyelesaikan persoalan amburdulnya pendataan penduduk ini ajukan saja. Toh DKI Jakarta masih punya anggaran banyak dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2017 yang nilainya Rp 13 Triliun,” pungkasnya.
