MONITOR, Jakarta – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) menjadi jurus pamungkas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan ibukota.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan dengan penerapan ERP, maka beberapa beberapa permasalahan juga dapat terselesaikan.
Menurut Andri, penerapan ERP dibutuhkan guna menyeimbangkan volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia. Hal ini disampaikan Andri dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).
“Saya terus terang saja. Masalah ERP ini saya bilang amunisi terakhir Dishub untuk mengatasi kemacetan,” kata Andri.
Andri menjelaskan, penerapan ERP dapat diintegrasikan dengan permasalahan parkir liar. Selain itu ERP juga bisa berintegrasi dengan persoalan pajak kendaraan bermotor. Dengan ERP, kata Andri, kendaraan yang menunggak pajak dapat dideteksi melalui sistem.
Dengan integrasi tersebut, kendaraan tidak dapat parkir di tempat-tempat parkir resmi karena terdeteksi menunggak pajak. Sehingga hal ini dapat mendorong pemilik mobil patuh membayar pajak.
“Jadi kalau mobil tidak bayar pajak, dia kelimpungan, tidak bisa parkir. Dengan sistem, gate gak bakal naik (terbuka) karena tahu gak bayar pajak. Mau gak mau kan parkir di jalan. Ya kita derek lagi. Akhirnya mau gak mau dia bayar pajak,” jelas Andri.
Andri menambahkan, selain diintegrasikan dengan parkir dan pajak, ERP juga dapat diintegrasikan dengan pengujian KIR