MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membina para peserta didik baru. Pembinaan akan difokuskan pada karakter nasionalisme siswa dengan materi mengacu pada Kemendikbud. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini mengemuka pada Rapat Koordinasi antara Kemendikbud dengan TNI mengenai Pengenalan Lingkungan Sekolah, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
“Kami (Kemendikbud) akan melibatkan personel TNI untuk penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, dengan penguatan materi dasar berkaitan nasionalisme, bela tanah air, cinta tanah air, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, usai rapat koordinasi tersebut.
Menteri Muhadjir menegaskan karakter utama yang diajarkan adalah mengenai nasionalisme, yang bertujuan untuk menangkal paham radikalisme di kalangan siswa. “Ingin memberikan daya tangkal agar memiliki self defence bagi pengaruh dan paham yang dapat berpengaruh kepada NKRI. Ini simultan dan mencakup seluruh sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, menjelaskan materi pembinaan akan bersumber kepada penyiapan karakter siswa berdasarkan empat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini, lanjut Panglima Hadi, adalah untuk menyiapkan karakter siswa dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2045. “Cinta tanah air, bela negara akan disiapkan, menyesuaikan dengan materi Kemendikbud,” ujar Panglima TNI.
Panglima Hadi Tjahjanto menjelaskan, TNI akan mempersiapkan personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “TNI siapkan personel di seluruh tanah air, Koramil (Komando Rayon Militer), Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut), Lanud (Pangkalan Udara Militer), sehingga mudah menjangkau (siswa) di wilayah terpencil, termasuk wilayah perbatasan,” jelasnya. Sehingga, lanjut Panglima, TNI berkomitmen mendukung PLS dengan materi menyesuaikan dengan arahan Kemendikbud.
Panglima TNI mencontohkan, kegiatan upacara bendera dan latihan baris berbaris merupakan bentuk pembinaan nasionalisme paling mendasar bagi siswa. “Pembinaan karakter di wilayah perbatasan tidak memiliki kesulitan karena adanya personel di seluruh tanah air, dengan pembinaan paling ringan misalnya pelajaran baris berbaris dan upacara bendera. Ada penanaman cinta tanah air dan bela negara, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa,” ujar Hadi.
PLS akan berlangsung selama dua minggu pertama awal masuk sekolah. Adapun mekanisme pembinaan adalah dengan melibatkan langsung para personel TNI ke sekolah-sekolah. ” Aparat TNI akan terjun ke sekolah SD, SMP, SMA, SMK paling lama dua minggu, dan kegiatan dilanjutkan dengan mengajak para siswa mengenal pusat persenjataan, dan berbagi pengalaman selama bertempur agar memberikan inspirasi bagi siswa mengenai nasionalisme,” ujar Muhadjir.
Menteri Muhadjir mengungkapkan pelibatan TNI sangatlah penting untuk PLS agar dapat menjangkau para siswa di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. “Pelibatan TNI sangat penting karena potensi infrastruktur yang dimiliki TNI, dan keberagaman cerita keberhasilan para personel TNI untuk meningkatkan karakter nasionalisme di kalangan siswa,” ujar Muhadjir. Menanggapi penjelasan Mendikbud, Panglima TNI pun menjanjikan untuk mengerahkan para anggota TNI yang tersebar di setiap lini, sesuai dengan kebutuhan sekolah yang tersebar di wilayah Indonesia.
“TNI akan menyesuaikan jumlah sekolah untuk PLS, kami akan mengerahkan seperti sebanyak 60 ribu anggota Babinsa yang tersebar di wilayah Indonesia, anggota Lanal di wilayah pesisir, batalyon marinir,” ujar Hadi. Terpenting, Hadi menegaskan pengerahan anggota tidak akan meninggalkan tugas pokok sebagai TNI. “Akan dikerahkan semua, dengan tidak meninggalkan tugas pokok. Untuk itu, perlu diberikan pelatihan dari Kemendikbud,” ujar Hadi.
