MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan bahwa posisi perempuan sangat rentan dijadikan target radikalisasi yang penyebaran dan penyusunannya semakin mengkhawatirkan.
“Faktor agama, sosial dan kultural yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat menjadi sebab utama,” kata Susaningtyas dalam acara diskusi bertajuk Merajut Kebhinnekaan ‘Kita Bisa Apa’ di The Goodrich Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).
Ia menjelaskan, para perempuan yang direkrut terlebih dahulu akan diinvestasikan melalui pernikahan di mana secara sosial perempuan dipandang sekadar objek yang harus patuh dan tunduk sepenuhnya terhadap pasangannya.
“Mereka kemudian mendapat indoktrinasi bahwa ideologi pancasila dan sistem demokrasi adalah buatan thoghut sebagai faktor untuk meneguhkan legitimasi agama,” sebut wanita yang juga pengamat intelejen tersebut.
“Dengan kultur patriarki di Indonesia yang menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat. Maka perempuan Indonesia akan lebih mudah terpapar radikalisme, terutama perempuan di pedesaan yang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah”tambahnya.
Sehingga, sambung dia, perlu adanya peningkatan upaya internalisasi nilai kesetaraan dan keadilan gender, agar perempuan Indonesia dapat lebih berdaya melawan dominasi kultur patriarki.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Nusantara Institute dan dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, Prof Sumantho Al Qurtuby menjelaskan, salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah bagaimana masyarakatnya bisa merayakan keragaman atau kebhinnekaan tanpa diiringi sikap dan tindakan intoleransi dan kekerasan.
“Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat saat ini muncul berbagai kelompok agama, ideologi, dan politik intoleran dan radikal lantaran antipati terhadap kebhinnekaan,” ujarnya.
“Tak jarang dalam upayanya menenggelamkan pluralitas itu, mereka menggunakan cara-cara kekerasan yang brutal dan tidak manusiawi,” katanya, menambahkan.
Pluralitas menurut Sumantho merupakan kenyataan dan fakta sejarah yang ada di Indonesia saat ini dan harus disikapi secara tepat.
“Untuk itu, sikap terbaik dalam menyikapi pluralitas adalah dengan menumbuhkan pluralisme kultural di masyarakat,” pungkas dia.
Sementara itu, Ketua Umum Pertiwi Indonesia Putri K. Wardani mengungkapkan bahwa tujuan digelarnya acar dialog dalam rangka memberikan masukan positif terhadap upaya merajut kembali kebhinekaan Indonesia yang sempat terkoyak.
Hal ini merupakan wujud kepedulian Pertiwi Indonesia yang prihatin atas gencarnya penyebaran dan penyusupan faham radikal yang berpotensi memecah kerukunan bangsa.
