MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Menurut dia, pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang,” kata Bamsoet, Selasa (7/5).
“Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Diakui dia, dalam acara berbuka bersama dengan para pejabat negara di Istana kemarin, presiden telah menjelaskan bahwa sedikit ya dibutuhkan luas lahan sebesar 40.000 hektar untuk ibu kota negara baru.
“Bahkan presiden menyampaikan sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar yang siap dibangun. Intinya kita membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya,” ucapnya.
“Semua nanti, kata presiden akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN,” jelas Bamsoet.
Dengan begitu, sambung Bamsoet, tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru. Dari hasil kajian Bappenas, dana yang dibutuhkan total kira-kira Rp 480 triliun,” pungkas politikus Golkar itu.
