MONITOR, Jakarta – Polemik kebijakan impor pangan antar lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum BULOG mendapat perhatian banyak pihak salah satunya Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Sa’adah mengatakan pihaknya menyayangkan adanya ketidaksinkronan antar lembaga pemerintah terkait kebijakan impor pangan tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada lembaga terkait agar melakukan sinkronisasi dan integrasi data logistik secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
“Hal ini untuk mencegah keputusan yang keliru karena basis acuan data yang berbeda dari para pengambil keputusan,” kata Rina dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jum’at (15/2/2019).
Rina berharap sinkronisasi dan integrasi data tersebut juga menjadi komitmen Capres-Cawapres 2019 yang dapat disampaikan melalui debat sesi II pada 17 februari 2019 mendatang.
Selain sinkronisasi dan integrasi tersebut, menurut Rina pemerintah dalam Kementerian Perdagangan dan kementerian pertanian agar menyelaraskan metode menghitung serta membangun system manajemen control stok beras nasional, yang dapat dipantau secara real time.
Sementara terkait kebijakan impor beras dan komoditas lain, harus dipandang sebagai langkah akhir dan hanya dilakukan jika terjadi krisis pangan yang mengancam kelangsungan hidup rakyat Indonesia.
“Pemerintah harus mengambil langkah-langkah perlindungan harga hasil panen petani Indonesia terkait dengan pelaksanaan impor beras,”
“Kita juga berharap pemerintah memperbaiki manajemen logislik dan system informasi manajemen logistik pertanian secara keseluruhan, sehingga tercipta integrated chain yang efektif dan efisien sebagai basis pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah pada sektor pertanian dan pangan,” tandasnya.
