MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menjadi pelopor atau orang pertama dari DPRD yang menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2018 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya, hari ini saya akan menyerahkan LHKPN ke KPK,” ungkap Pras, panggilan akrab Prasetio Edi Marsudi, kepada MONITOR, Rabu (23/1).
Diakui Pras, saat ini memang masih banyak anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan LHKPN hal itu karena merasa kesulitan untuk mengurus laporannya.
“Meskipun sistem pelaporan sudah elektronik, saya saja masih sedikit kesulitan mengurus laporan tersebut. Sehingga ia memutuskan mendatangi KPK untuk dibantu secara langsung,” ujarnya.
Kendati ada kesulitan dalam melaporkan LHKPN, namun Pras berkeyakinan kalau semua anggota DPRD DKI akan menyerahkan LHKPN.
“LHKPN kan penting. Untuk itu semua anggota DPRD DKI harus buat. Dan itu tadi saya rasa semua anggota DPRD DKI semuanya sedang mengurus. Ya, mudah-mudahan selesai bulan Maret,” tandasnya.
Seperti diketahui, hingga bulan ini masih banyak anggota DPRD DKI yang tidak paham atau tidak mengerti cara untuk mengisi laporab LHKPN. Bahkan ada beberapa diantaranya yang mengaku gagap tekhnologi ketika harus mengisi daftar LHKPN yang memang sudah memakai sistem elektronik tersebut.
