MONITOR, Pekanbaru – Baru – baru ini Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) banyak memutus hubungan kerjasamanya dengan pihak rumah sakit. Beberapa rumah sakit di Provinsi Riau mengalami hal serupa yang disebabkan pihak rumah sakit belum mendapat akreditasi, salah satunya rumah sakit di Kota Pekanbaru.
Akreditasi itu sendiri bagi pihak rumah sakit diperlukan untuk menciptakan tata kelola organisasi, program untuk menghasilkan budaya mutu dan keselamatan bagi pasien. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani menjelaskan dari puluhan rumah sakit yang ada di Riau diantaranya masih ada yang belum terakreditasi, (Selasa, 8/1/019l.
Menanggapi hal tersebut, Muhamad Rahul, Caleg DPR RI Dapil Riau I menyayangkan atas peristiwa tersebut. Pihaknya menilai harusnya pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan saling mendorong terciptanya layanan kesehatan yang berkualitas.
“Peran rumah sakit bagi masyarakat sama pentingnya dengan kebutuhan pokok mereka. Kalau belum terakreditasi ini kan menunjukan ada yang g beres” tuturnya pada wartawan, (9/1/2019).
Selain itu, data terakhir yang dirilis oleh dinas kesehatan, dari total 70 rumah sakit yang ada di Riau, Sebanyak 49 titik sudah terakreditasi, tiga sedang menunggu hasil akreditasi sementara satu dalam pelaksanaan akreditasi dan selebihnya belum mendapat akreditasi.
Caleg Muda dari Partai Gerindra ini menambahkan bahwa akreditasi RS sangat penting apalagi setelah isu ini jadi sorotan setelah beredar kabar penghentian kerja sama yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Fasilitas kesehatan yang baik merupakan hak setiap warga, makanya kualitasnyapun harus ditingkatkan. Masa belum terakreditasi, gimana itu standar mutunya” pungkasnya.
