MONITOR, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla terus mengembangkan ekosistem penelitian guna meningkatan daya saing Indonesia. Pemerintah akan melihat riset dari hulu hingga ke hilir dan menguatkan fungsi koordinatif pelaksanaan penelitian.
“Arahan Presiden jelas. Mengevaluasi tata kelola riset,” kata Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 30 Oktober 2018. Pernyataan Moeldoko ini setelah Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga guna membahas rancangan ekosistem riset agar semakin kondusif.
Dalam rapat tersebut dibahas pentingnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi. Peserta yang hadir sepakat bahwa penataan kelembagaan penyelenggara kegiatan penelitian dan pengembanganakan mengoptimalisasi Peraturan Presiden no 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional.
“Diperlukan adanya prioritisasi sektor pada kegiatan riset, sehingga perencanaan sumber daya lebih terfokus dan mempercepat tercapainya dampak litbang dalam mendongkrak daya saing bangsa Indonesia”, kata Moeldoko.
Terkait pentaaan kelembagaan penyelenggara litbang ini, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho menyebut perlunya menjawab permasalahan absennya koordinasi program dan kegiatan ltibang saat ini.
“Kami telah menerima permohanan audiensi terkait penataan kelembagaan litbang dari berbagai pihak. Yang terpenting saat ini adalah klarifikasi visi besar nya seperti apa, sementara bentuk kelembagaan menyesuaikan dengan visi dan fungsi yang dibutuhkan”, kata Yanuar Nugroho.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono.
Hadir pula Deputi Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Subandi dan Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan KemenPPN/Bappenas Amich Alhumami, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB Rini Widyantini. Selain itu Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Purwanto, Direktur Jendral Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jumain Appe.
