MONITOR, Samarinda – Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya sudah kebal dituding sebagai kader komunis (PKI) oleh sejumlah kalangan. Namun sebagai manusia biasa, kadangkala ia merasa jengkel.
Hal itu diutarakan Jokowi saat penyerahan 5.083 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat, di Lapangan Stadion Madya Sempaja, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (25/10) lalu. Jokowi mengaku, dirinya hanya bisa pasrah atas hinaan tersebut.
Jokowi pun melakukan pembelaan, bahwa sangat tidak mungkin dirinya tergabung menjadi anggota PKI kala itu. Menurutnya, fitnah politik memang kadangkala kejam.
“Kita lihat coba di media sosial fitnah-fitnah yang enggak pernah berhenti. Presiden Jokowi itu PKI, coba. Astaghfirullah. PKI dibubarkan tahun 65/66, saya dilahirkan tahun 61, umur saya baru 4 tahun, masa ada PKI balita? Ampun yang namanya politik itu kadang-kadang kejamnya seperti itu,” tutur Jokowi kesal.
Sebagai Kepala Negara, ia tentu menyayangkan jika proses demokrasi yang rutin terjadi setiap lima tahun tersebut justru membuat bangsa terpecah belah. Presiden tidak menginginkan masyarakat menjadi tidak saling sapa hanya karena perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi.
Seharusnya, kata dia, pesta demokrasi seharusnya menjadi ajang adu program, adu gagasan, adu ide, adu prestasi, dan adu rekam jejak. Bukan ajang untuk saling mencela, saling menjelekkan, atau bahkan saling memfitnah.
“Ini bukan tata krama Indonesia, bukan etika Indonesia, bukan nilai-nilai keindonesiaan kita yang penuh etika, tata krama, dan agamis,” ujar kakek Jan Ethes ini.
Selanjutnya, Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, tata krama, dan sopan santun. Karena nilai-nilai itulah, yang terkandung dalam adat dan budaya Indonesia dan dalam agama yang kita anut.
“Marilah kita jaga bersama-sama kerukunan, persaudaraan, persatuan kita. Jangan sampai karena pilpres, pilgub, pilkada kita kelihatan enggak saudara lagi,” tandasnya.
