MONITOR – Perseteruan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani memasuki babak baru. Zulhas balik mempertanyakan siapa yang menyesatkan publik usai Sri Mulyani mengkritik habis dan menyebut pidato kenegaraan Ketua Umum PAN tersebut dalam sidang tahunan MPR RI, Kamis (16/8/2018) lalu menyesatkan dan politis.
Melalui akun twitter pribadinya, @ZUL_hasan dan diberi hashtag #JawabBenar secara gamblang membuka dokumen Nota Keuangan 2018 dimana dirinya tak melihat ada pembayaran pokok utang yang disebutkan Sri Mulyani sebesar Rp. 396 triliun.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pidato saya di sidang tahunan MPR politis dan menyesatkan. Menkeu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya. Siapa sebenarnya yang menyesatkan? Berikut adalah jawaban saya #JawabBenar,” tulisnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pidato Saya di Sidang Tahunan MPR Politis & Menyesatkan
Menkeu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya
Siapa sebenarnya yg MENYESATKAN? Berikut adalah jawaban saya #JawabBenar pic.twitter.com/Hs5bMDuH9q
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos pembayaran bunga utang sebesar Rp238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp399 triliun. Tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar Rp396 seperti disampaikan Sri Mulyani.
Menurut Zulkifli, dengan menganggap data Sri benar soal utang Rp396 triliun, maka bila ditambah pembayaran bunga utang Rp238 triliun jumlah total beban utang sebenarnya menjadi Rp634 triliun. Sebab, tak mungkin membayar utang pokoknya saja, tapi juga bunganya.
Berikut postingan lengkap Zulkifli Hasan tersebut melalui twitter yang dipantau MONITOR, Kamis (23/8/2018).
1. Perlu Ibu Sri Mulyani ketahui bahwa sumber data yg disampaikan di Sidang Tahunan juga berdasarkan Nota Keuangan 2018
Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada Pembayaran Pokok Utang. Dari mana angka Rp.396 T yg dimaksud Ibu Sri Mulyani? #JawabBenar pic.twitter.com/oHqhOtD5gX
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
2. Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos Pembayaran Bunga Hutang sebesar Rp 238 T & Pembiayaan Utang sebesar Rp 399 T
Tidak ada keterangan mengenai Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp 396 T seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani #JawabBenar pic.twitter.com/vdUbC3wJwa
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
3. Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp 396 T. Maka bila ditambah pembayaran Bunga Utang Rp 238 T jumlahnya jadi Rp 634 T
Rp 634 T adalah Total Beban Utang yg sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya Pokoknya, tapi pasti juga membayar Bunganya #JawabBenar pic.twitter.com/LK6557ijT5
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
4. Sekarang bandingkan Total Beban Utang kita 634 T dengan Anggaran Kesehatan 111 T & Anggaran Dana Desa 60 T
Artinya Anggaran untuk membayar utang 6 kali lipat lebih besar dari Anggaran Kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari Dana Desa #JawabBenar pic.twitter.com/PPfaR7oVNI
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
5. Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY
Saya rasa, Ibu Sri Mulyani LUPA bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, MENTERI KEUANGAN#JawabBenar pic.twitter.com/9DdGQP7bGq
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
6. Saat itu Saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang hutang
Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang & berapa bunganya
Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya? #JawabBenar pic.twitter.com/nr7MrBs9vo
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
7. Adalah Tugas Konstitusional saya sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat & menyampaikan pada pemerintah
Menjadi kewajiban Konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah & memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya utk rakyat #JawabBenar pic.twitter.com/nz6HQvurbG
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
8. Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu selain mengingatkan pemerintah, Saya juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi & Wapres JK yang saya dukung atas capaian – capaiannya
Kritik & Apresiasi adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi #JawabBenar pic.twitter.com/DZHn2i7Bzn
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) August 23, 2018
