MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mendesak, agar pihak aparat keamanan dalam hal ini Polri untuk bertindak netral dengan tidak ikut dalam gelombang politik praktis jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 maupun Pilpres 2019 nanti.
“Hal itu menanggapi aksi belasan Brimob bersenjata laras panjang yang menyambangi kantor DPC Partai Gerindra Semarang Jawa Tengah tanpa ada tujuan yang jelas Polri untuk bertindak netral dan independen serta tidak terseret dalam alur politik praktis,” kata Nizar dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (6/5).
Tidak hanya itu, ia juga mendesak supaya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut tuntas peristiwa yang terjadi di kantor DPC Gerindra. Sebab, kehadiran Brimob dinilai tidak sesuai prosedur. Mestinya jika ada yang dicurigai di Kantor Gerindra cukup dilakukan operasi intelijen.
Sementara itu, jika ada pelanggaran hukum silahkan dilayangkan surat pemanggilan. Pengiriman Brimob bersenjata lengkap sangat dikhawatirkan menjadi preseden buruk ke depannya,” ujar ketua umum PP Satria Gerindra itu.
Oleh karena itu, Kapolri untuk mengusut dan mengevaluasi kasus Semarang agar tidak terulang kembali,” pungkasnya.
