MONITOR, Jakarta – Cenderung jalan di tempat dan tak berinovasi. Itulah kalimat yang keluar dari mulut para wakil rakyat Jakarta ketika melihat perkembangan usaha Bank DKI. Tak ayal, para politisi Kebon Sirih ini sepakat kalau semua kinerja direksi dalam tubuh Bank DKI dievaluasi total.
“Kami menilai memang kinerja para direksi Bank DKI patut di evaluasi. Coba anda bayangkan, disaat bank-bank baru tumbuh pesat di Jakarta. Bank DKI malah gak berkembang alias jalan ditempat. Dari dulu yang diurusin soal penyaluran gaji dan pinjaman PNS DKI saja,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Santoso, kepada MONITOR.
Politisi partai Demokrat ini mengatakan, seharusnya sebagai Bank Pemerintah Daerah, Bank DKI harus berani melakukan terobosan dalam membantu perekonomian rakyat Jakarta.
Upaya yang harus ditempuh, kata dia, dengan membantu menyalurkan kredit untuk UMKM dan koperasi. Apalagi sambung Santoso, Pemprov DKI sudah memiliki Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
“Itu tadi yang saya bilang, yang diurusin Bank DKI cuman ngurusin gaji dan kreditur 7.100 PNS DKI. Itu pun selalu ada masalah,” cetusnya.
Bahkan yang perlu disorot dari Bank DKI, ditegaskan Santoso, adalah tingginya suku bunga yang diberlakukan DKI DKI.
“Harusnya bunga pinjaman yang dikeluarkan Bank DKI, kompetitor dengan bank lain agar lebih banyak yang melakukan kredit ke Bank DKI,” pungkasnya.
