MONITOR, Jakarta – Ditengah isu-isu miring terkait transaksi non-tunai yang belakangan gencar oleh Pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN menyatakan dukungannya terhadap program tersebut.
"Kami Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN dengan ini menyatakan mendukung program transaksi uang elektronik ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan BUMN kepada para pengguna jasa jalan tol," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Sinergi BUMN Ahmad Irfan dalam konfrensi pers di Jakarta, Jumat (13/10).
Ya, isu-isu tentang PHK masal saat transaksi non-tunai di jalan tol berjalan 100 persen memang sempat terdengar ditengah masyarakat, namun hal itu segera ditapik dengan adanya kesepakatan antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan pekerjanya, bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja.
"Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang telah membuat kesepakatan tidak ada pemutusan hubungan kerja dan ini menunjukkan hubungan kemitraan dan komunikasi yang harmonis antara Perusahaan dan Serikat," lanjut Irfan.
Selain itu, pihaknya juga mendukung program PT Jasa Marga yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas gardu (tol-red) untuk ditempatkan di unit kerja yang baru. "Menurut pendapat kami ini juga merupakan bentuk pembekalan untuk ahli profesi yang sangat baik dan juga promosi untuk karyawan," tegasnya.
Sementara terkait pemakaian uang elektronik, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN meminta agar Pemerintah dan Bank Indonesia segera membuat aturan dan payung hukum yang berpihak kepada konsumen, terutama aturan tentang biaya kartu, isi ulang dan sisa saldo di kartu sehingga tidak merugikan konsumen.
