MONITOR, Jakarta – Tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kuasa dan kekuasaan (yang tak seimbang) di daerah Arakan – Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis Rohingya, dengan dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, khususnya di wilayah-wilayah sekitar.
Begitu dikatakan Kasatkoorcab Banser Jakarta Timur M. Firdaus menyikapi kasus Rohingya kepada monitor.co.id, Senin (4/9).
Firdaus mengungkapkan, pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama. Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), MOGE (Myanmar), GAIL (India), KOGAS (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), MOECO (Jepang), Statoil (Norweigia), Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar), Total (Perancis), Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi, dimana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan sebesar 7,836 trilyun kaki kubik gas dan 1.379 milyar barel minyak.
"Konflik geopolitik yang sangat berdarah di daerah-daerah kaya sumber daya alam khususnya minyak dan gas (Oil & Gas Blood) atau kutukan sumber daya (Resource Curse) bukan fenomena khas Myanmar, dan bukan hanya menimpa etnis Rohingya, tapi juga terjadi di belahan bumi yang lain, di mana untuk menutup operasi apropriasi kapital dan sumber daya secara menjijikkan operator-operator di lapangan membungkus dan/atau menutupnya dengan konflik antar etnis, antar agama, antar kelompok masyarakat – dengan tujuan agar akar maupun persoalan sebenarnya menjadi kabur dan tersamar," ungkap Firdaus.
Menurutnya, konflik di Myanmar bukan karena persoalan agama. Karenanya, dia juga mengajak kepada seluruh elemen bangsa agar tidak memanfaatkan isu yang ada tersebut untuk memecah belah antar umat yang ada di Negara Indonesia.
Dijelaskannya, persoalan yang ada di Myanmar jangan serta merta dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membuat konflik baru di dalam negeri. Bahwa sesungguhnya persaudaraan dan kekeluargaan bangsa ini masih terjaga.
"Di sini kita sadar apa arti sebuah toleransi, menjaga saling menghargai namun tetap menjaga perbedaan.
Kita gak pernah membenarkan agama mereka, namun kita menjaga perdamaian yang ada, karena kita cinta ulama dan negara republik tercinta ini.
Kalo ada yang masih meragukan loyalitas kita ke negara ini, jawab dengan aksi nyata bukan hanya jargon dan omongan saja," tutup Firdaus