QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan nasional dan persatuan bangsa.

MONITOR, Jakarta – Dinamika terkait kemungkinan pergantian Wakil Presiden harus disikapi secara dewasa, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Proses tersebut tidak boleh berubah menjadi arena perebutan pengaruh politik maupun ambisi kekuasaan kelompok tertentu.

Inisiator QUTB GLOBAL, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa Presiden perlu diberikan ruang yang luas untuk berpikir jernih dan menentukan sikap berdasarkan pertimbangan objektif serta kepentingan nasional.

“Presiden harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu. Kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan tertinggi,” tegas Hery.

- Advertisement -

Menurutnya, keputusan strategis kenegaraan, termasuk mengenai pendamping Presiden, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang Indonesia. Karena itu, berbagai manuver politik yang berpotensi membatasi independensi Presiden perlu dihindari.

Hery juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghormati ketentuan konstitusi dan tidak mendahului proses kenegaraan yang berlaku.

Wakil Presiden Harus Menjadi Figur Pemersatu

Lebih lanjut, Hery berpandangan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden semestinya tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi nasional dan merekatkan kembali berbagai elemen bangsa.

Ia menilai, figur yang mendampingi Presiden harus memiliki kapasitas kenegarawanan, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta penerimaan sosial dan politik yang luas.

“Figur yang mendampingi Presiden haruslah sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, mampu diterima secara luas, dan menjadi jembatan bagi berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Wakil Presiden harus menjadi figur pemersatu, bukan sosok yang menghadirkan resistensi atau memperbesar penolakan dari kelompok-kelompok lain,” ujarnya.

Menurut Hery, jabatan Wakil Presiden bukan instrumen untuk memenuhi ambisi kekuasaan pribadi maupun kelompok. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.

“Indonesia tidak kekurangan tokoh dan figur potensial. Namun, yang paling dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki kebesaran jiwa, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden justru menjadi arena perebutan pengaruh dan ambisi kekuasaan,” tambahnya.

Konsolidasi Nasional dan Agenda Asta Cita

QUTB GLOBAL memandang bahwa dinamika politik nasional harus diarahkan menjadi kesempatan memperkuat persatuan dan kolaborasi. Seluruh elemen bangsa, kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat sipil perlu mengedepankan dialog serta kepentingan bersama.

Hery menegaskan, agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita membutuhkan kepemimpinan yang solid dan hubungan yang konstruktif di antara seluruh elemen pemerintahan maupun masyarakat.

“Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai agenda pemerintahan, tetapi harus menjadi cita-cita bersama yang diperjuangkan melalui persatuan dan kolaborasi nasional. Kita membutuhkan stabilitas politik yang memungkinkan pemerintah bekerja efektif, sekaligus memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, semuanya harus dikelola melalui mekanisme konstitusional, dialog, dan semangat kebangsaan.

“Berikan Presiden ruang untuk mengambil keputusan terbaik. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memperkuat Presiden, merekatkan bangsa, dan bekerja untuk rakyat, bukan figur yang dibebani ambisi kekuasaan,” tutup Hery Haryanto Azumi.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

BERITA TERKINI