MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan kemudahan pembiayaan bagi 1.079 wirausaha terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat, sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
“Pemulihan UMKM pascabencana bukan hanya tentang menghidupkan kembali usaha yang terhenti, tetapi juga mengembalikan sumber penghidupan masyarakat, membuka kembali peluang usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Riza di Jakarta, Selasa (27/10).
Riza menjelaskan, program peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana telah dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, pada 23 Oktober 2026 dengan melibatkan 607 wirausaha dari delapan kabupaten/kota. Program serupa berlanjut di Meulaboh, Aceh, pada 26 Oktober 2026 dengan menjangkau 472 wirausaha dari lima kabupaten/kota.
Menurut Riza, bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 telah mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat, mulai dari kerusakan sarana produksi, kehilangan aset produktif, terganggunya rantai pasok, hingga terbatasnya akses pasar dan pembiayaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan tiga intervensi utama sesuai kebutuhan wirausaha terdampak, yakni peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta kemudahan pembiayaan.
“Ketiga intervensi ini saling berkaitan. Kami ingin memastikan wirausaha tidak hanya mampu kembali berproduksi, tetapi juga memiliki produk yang berdaya saing, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” ujar Riza.
Di Sumatera Utara, program bertema “Bangkitkan Usaha, Perkuat Produk, Perluas Pembiayaan” menjangkau 607 wirausaha, terdiri atas 200 peserta peningkatan kapasitas produksi, 169 peserta perluasan akses pasar, dan 238 peserta kemudahan pembiayaan.
Sementara di Aceh, sebanyak 472 wirausaha mengikuti tiga program serupa, meliputi 158 peserta peningkatan kapasitas produksi, 134 peserta perluasan akses pasar, dan 180 peserta kemudahan pembiayaan.
Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh pembekalan mengenai pemulihan kapasitas produksi, efisiensi usaha, peningkatan kualitas dan standar mutu produk, serta pemanfaatan sumber daya lokal.
Pada aspek pemasaran, peserta mendapatkan pembekalan strategi penguatan merek, pemanfaatan platform digital, pengembangan jejaring kemitraan, hingga peluang transaksi melalui Katalog Elektronik dan PaDi UMKM.
Sementara pada aspek pembiayaan, program difokuskan pada peningkatan literasi keuangan, kesiapan administrasi, pengelolaan arus kas, serta kemampuan wirausaha mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
Riza menambahkan, program tersebut menargetkan peningkatan pengetahuan seluruh peserta, sekaligus memastikan sedikitnya 30 persen peserta mampu meningkatkan kapasitas produksi dan mengakses pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan usaha.
“Program ini tidak boleh berhenti pada pelatihan semata. Kami ingin ada hasil nyata yang dapat diukur, baik dari peningkatan kemampuan produksi maupun akses pembiayaan, sehingga wirausaha terdampak dapat kembali tumbuh dan berkembang,” kata Riza.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian UMKM melibatkan pemerintah daerah, lembaga inkubator bisnis, platform digital, serta lembaga keuangan, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh, Bank Sumut, dan Bank Mandiri.
Kolaborasi juga melibatkan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga inkubator, termasuk Universitas Sumatera Utara dan Universitas Teuku Umar, guna memastikan pendampingan dan keberlanjutan usaha pascabencana.
Lebih lanjut, Riza mengatakan pemulihan tersebut menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan Kementerian UMKM melalui PRO-KESRA Produktif, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan keberlanjutan usaha masyarakat, termasuk wirausaha terdampak bencana.
Program ini turut didukung SAPA UMKM sebagai pusat layanan dan informasi yang memudahkan wirausaha memperoleh pendampingan, fasilitasi pengembangan usaha, serta akses pasar dan pembiayaan secara terintegrasi.
“Melalui PRO-KESRA Produktif dan SAPA UMKM, kami ingin memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Riza.
Riza menegaskan, sinergi lintas pemangku kepentingan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar pemulihan ekonomi pascabencana tidak sekadar mengembalikan aktivitas usaha masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kewirausahaan daerah yang lebih tangguh.
“Target kami bukan sekadar membuat UMKM kembali beroperasi, tetapi mendorong mereka bangkit lebih kuat, lebih produktif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Ketika UMKM kembali tumbuh, roda perekonomian daerah juga akan bergerak dan kesejahteraan masyarakat dapat kembali meningkat,” kata Riza.
