MONITOR, Dili – Pengembangan ekonomi biru Timor-Leste memasuki tahap baru. Anggota DPR RI sekaligus Guru Besar Ekonomi Kelautan IPB University Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS bertemu Wakil Perdana Menteri Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay untuk membahas penyusunan roadmap pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wakil Perdana Menteri Timor-Leste, Dili, tersebut membahas potensi, tantangan, serta arah strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan Timor-Leste.
Francisco Kalbuadi Lay juga merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup Timor-Leste.
Rokhmin mengatakan Timor-Leste memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi biru. Negara tersebut memiliki garis pantai lebih dari 700 kilometer dan berada di kawasan Coral Triangle yang dikenal memiliki kekayaan biodiversitas laut tinggi.
Namun, menurut Rokhmin, potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Potensi Timor-Leste untuk menjadi kekuatan Ekonomi Biru di kawasan sangat besar. Namun, potret di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan. Produktivitas nelayan masih rendah karena armada dan alat tangkap tradisional, budidaya laut belum berkembang, infrastruktur rantai dingin (cold chain) terbatas, dan ekowisata bahari belum dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.
Karena itu, pembangunan ekonomi biru Timor-Leste dinilai tidak cukup berhenti pada eksploitasi sumber daya laut. Pengembangannya perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, penguatan masyarakat pesisir, serta perlindungan ekosistem.
Empat Pilar Roadmap
Rokhmin dijadwalkan mengunjungi Pulau Atauro pada 7 Oktober 2026 untuk melihat secara langsung kondisi ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir.
Atauro dipilih sebagai salah satu lokasi penting karena memiliki ekosistem terumbu karang yang masih terjaga serta potensi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Rokhmin menegaskan, kunjungan lapangan diperlukan agar roadmap tidak hanya disusun berdasarkan kajian dari meja kerja, tetapi berangkat dari kondisi riil masyarakat dan karakteristik sumber daya lokal.
“Besok saya akan turun langsung ke Atauro. Saya ingin melihat, mendengar, dan merasakan langsung kondisi lingkungan, kondisi sosial-budaya, dan denyut ekonomi masyarakat pesisir. Roadmap tidak boleh disusun di atas meja saja. Ia harus berbasis pada data lapangan dan kearifan lokal masyarakat Atauro dan Timor-Leste secara umum,” tegas Rokhmin.
Hasil observasi tersebut akan menjadi salah satu basis penyusunan Roadmap Pengembangan Kelautan dan Perikanan Timor-Leste yang mencakup empat pilar utama.
Pertama, perikanan tangkap berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan modernisasi yang tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya.
Kedua, marikultur atau budidaya laut sebagai instrumen diversifikasi ekonomi sekaligus penguatan ketahanan pangan.
Ketiga, ekowisata bahari dengan mengembangkan kekayaan pesisir dan laut tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.
Keempat, industri pengolahan dan pemasaran hasil laut untuk memperkuat rantai nilai dan meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Timor-Leste yang telah menetapkan Policy and Action Plan for the Promotion of a Resilient and Sustainable Blue Economy untuk periode 2025–2035. Kebijakan tersebut menempatkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi dan pembangunan inklusif.
Indonesia-Timor-Leste Perkuat Diplomasi Maritim
Dalam pertemuan tersebut, Wakil PM Francisco Kalbuadi Lay menyampaikan harapan agar Indonesia dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.
Kerja sama tersebut sekaligus membuka ruang bagi penguatan diplomasi maritim Indonesia-Timor-Leste melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman kebijakan, teknologi, dan praktik pengelolaan sumber daya laut.
Rokhmin mengatakan penugasan dirinya untuk melakukan pertemuan kerja dengan pemerintah Timor-Leste merupakan tindak lanjut komunikasi politik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan pemerintah Timor-Leste.
“Penugasan ini adalah wujud dari politik luar negeri yang berlandaskan pada semangat gotong royong dan solidaritas antarbangsa. Ibu Mega berpesan bahwa Indonesia dan Timor-Leste adalah tetangga serumpun yang harus saling menguatkan. PDI Perjuangan hadir untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi biru,” ujar Rokhmin.
Menurut dia, kerja sama kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Timor-Leste sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
“Ini adalah ciri kerja PDI Perjuangan: dari arahan Ketua Umum, kita bawa ke meja diplomasi, lalu kita bawa turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil rakyat. Dari Dili kita diskusikan konsep, di Atauro kita lihat faktanya. Dari sanalah rekomendasi dan roadmap yang pro-rakyat akan kita susun,” kata Rokhmin.
Rokhmin dan tim selanjutnya akan melakukan observasi lapangan di Atauro sebelum merumuskan rekomendasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Timor-Leste.
Bagi Indonesia, langkah tersebut juga membuka ruang bagi diplomasi maritim yang tidak semata bertumpu pada hubungan antarpemerintah, tetapi diperluas melalui pertukaran keahlian dan pengembangan kapasitas masyarakat pesisir.
Sementara bagi Timor-Leste, agenda tersebut berlangsung ketika pemerintahnya tengah membangun kerangka ekonomi biru nasional. Pemerintah Timor-Leste telah meluncurkan platform nasional ekonomi biru pada Juni 2026 sebagai bagian dari implementasi kebijakan dan rencana aksi ekonomi biru 2025–2035.
