MONITOR, Jakarta – Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mendorong perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berorientasi daratan (land based development) menuju pembangunan berbasis laut dan kepulauan (ocean and island based development).
Menurut Rokhmin, perubahan paradigma tersebut penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru (blue economy) Indonesia sekaligus memperkuat fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Menuju Indonesia 2045, kita memerlukan perubahan paradigma dari land based development menuju ocean and island based development, yaitu pembangunan yang menjadikan laut dan kepulauan sebagai salah satu basis utama pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan rakyat, dan daya saing bangsa secara berkelanjutan,” kata Rokhmin dalam tulisannya memperingati Hari Maritim Nasional, 23 September 2026.
Rokhmin menilai momentum Hari Maritim Nasional tidak seharusnya berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan Indonesia telah sesuai dengan karakter bangsa sebagai negara kepulauan.
Ia mengingatkan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sekitar 77 persen wilayah berupa laut, serta garis pantai sekitar 108.000 kilometer.
“Laut seharusnya menjadi halaman depan Indonesia, dan penghubung serta pemersatu kita sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi geografis tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dapat menjadi basis pengembangan ekonomi nasional. Selain sumber daya energi dan mineral, Indonesia memiliki keunggulan di sektor agro-maritim yang mencakup berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya darat dan laut.
Rokhmin menyebut terdapat sedikitnya 11 sektor ekonomi biru yang dapat dikembangkan secara terintegrasi, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan seafood, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, hutan pesisir seperti mangrove, sumber daya pulau-pulau kecil, serta berbagai sektor kelautan yang sedang berkembang.
“Potensi ekonomi dari kesebelas sektor blue economy tersebut sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia mampu mengelolanya secara produktif, inovatif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Rokhmin.
Dalam tulisannya, Rokhmin mengutip kajian PKSPL IPB University yang memperkirakan potensi ekonomi dari 11 sektor tersebut mencapai sekitar 1,4 triliun dolar AS per tahun dan berpotensi menciptakan lebih dari 45 juta lapangan pekerjaan. Ia juga menyoroti posisi strategis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta di antara Benua Asia dan Australia.
Menurutnya, posisi tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan perdagangan, logistik, pelayaran, industri maritim, dan berbagai jasa kelautan.
“Indonesia tidak boleh memandang laut hanya sebagai persoalan administrasi wilayah. Laut harus menjadi fondasi, platform, dan strategi pembangunan industri, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan nasional,” tegasnya.
Indonesia Timur Jadi Basis Ekonomi Biru
Rokhmin juga menyoroti besarnya potensi ekonomi biru di kawasan Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat hingga Sulawesi.
Menurut dia, kawasan tersebut memiliki kombinasi sumber daya yang sangat lengkap, antara lain laut yang luas, pulau-pulau kecil, terumbu karang, mangrove, padang lamun, perikanan, rumput laut, pariwisata bahari, energi, mineral, serta keanekaragaman hayati laut.
“Indonesia Timur adalah raksasa ekonomi biru Indonesia yang selama ini belum dikelola secara optimal,” ujarnya.
Rokhmin menilai Indonesia perlu mengubah cara pandang terhadap wilayah Indonesia Timur. Kawasan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif keterisolasian, melainkan sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan.
Ia mencontohkan sejarah maritim Nusantara, termasuk tradisi pelayaran masyarakat Bugis serta kejayaan kerajaan-kerajaan maritim di kawasan Indonesia Timur.
“Yang disebut keterisolasian itu sesungguhnya adalah konektivitas. Paradigma seperti itulah yang dahulu menjadikan pelaut-pelaut Bugis mampu menjelajah dunia,” katanya.
Teknologi dan Industrialisasi
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru, Rokhmin menekankan pentingnya pengembangan industri kelautan berbasis skala ekonomi, teknologi mutakhir, riset, inovasi, sumber daya manusia, serta sistem rantai pasok yang terintegrasi.
“Blue economy harus kita kembangkan dengan menerapkan economy of scale, teknologi mutakhir dan inovasi, termasuk AI, drone, bioteknologi, nanoteknologi, serta Integrated Supply Chain Management System,” katanya.
Selain teknologi, penguatan sumber daya manusia dan riset juga dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Rokhmin mengatakan pengembangan ekonomi biru harus diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“SDM, riset, dan inovasi di bidang ekonomi biru harus terus kita perkuat agar mampu meningkatkan daya saing bangsa dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif agar sektor ekonomi biru dapat tumbuh secara optimal.
“Pada akhirnya, iklim investasi, kemudahan berbisnis, dan kebijakan politik ekonomi harus kondusif bagi kinerja dan tumbuh-kembangnya blue economy,” kata Rokhmin.
Rokhmin menilai pengembangan ekonomi biru yang terintegrasi dapat menjadi salah satu strategi penting dalam membangun daya saing Indonesia sekaligus mengoptimalkan kekayaan laut untuk kesejahteraan masyarakat.
“Melalui peringatan Hari Maritim Nasional, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia juga terletak di laut biru, blue economy,” pungkasnya.
