MONITOR – Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen per tahun. Namun, potensi tersebut terancam tidak optimal jika persoalan struktural ekonomi, iklim investasi, kepastian hukum, dan lemahnya sektor manufaktur tidak segera dibenahi.
Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dalam program Talk Highlight Radio Elshinta 90 FM Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Prof. Rokhmin menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan ekonomi yang tidak sederhana. Pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir yang berada di angka 5,12 persen, menurutnya, masih jauh di bawah Vietnam yang mencapai 8,4 persen.
“Dari sisi teknis dan nonteknis harus diselesaikan bersamaan jika Indonesia benar-benar ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah,” ujarnya.
Empat Fondasi Ekonomi
Menurut Prof. Rokhmin, terdapat empat prasyarat teknis yang harus dibenahi secara bersamaan dalam pembangunan ekonomi, baik sektor pertanian, kelautan maupun manufaktur.
Pertama, skala ekonomi. Ia mencontohkan sektor pertanian, khususnya usaha padi sawah. Berdasarkan penelitian IPB dan FAO yang dikutipnya, seorang petani membutuhkan lahan sekitar tiga hektare untuk mencapai tingkat pendapatan tertentu. Sementara rata-rata kepemilikan atau garapan petani sawah hanya sekitar 0,4 hektare.
“Siapapun kepala daerahnya, menterinya, presidennya, kalau petani itu menggarapnya hanya 0,4 ya tetap miskin,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan petani tidak semata-mata dapat diselesaikan melalui bantuan, tetapi membutuhkan perubahan struktur usaha agar mencapai skala ekonomi yang layak.
Kedua adalah teknologi. Indonesia dinilai masih tertinggal dalam penerapan mekanisasi, digitalisasi, dan teknologi modern dibandingkan negara seperti Cina dan Vietnam.
Ketiga, integrated supply chain management system, yakni pengelolaan rantai pasok secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi harus didukung sarana produksi yang berkualitas dan terjangkau, industri pengolahan, pengemasan, serta kepastian pasar.
Keempat adalah keberlanjutan. Pembangunan ekonomi, kata dia, tidak boleh mengorbankan lingkungan, termasuk pembabatan rawa dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan maupun perkebunan.
Iklim Investasi Jadi Persoalan Serius
Di luar persoalan teknis tersebut, Prof. Rokhmin menilai tantangan terbesar justru berada pada faktor nonteknis, terutama iklim investasi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dibacanya dari Harian Kompas, terdapat sekitar 100 pengusaha Cina yang pendapatannya keluar dari Indonesia. Ia juga menyinggung perusahaan otomotif Jepang di Karawang yang disebutnya ramai-ramai meninggalkan Indonesia.
Menurut Prof. Rokhmin, persoalan tersebut bukan terutama karena faktor upah, melainkan kombinasi sejumlah masalah, antara lain kebijakan yang berubah-ubah, proses perizinan yang lama, infrastruktur yang belum memadai, gejala premanisme, serta produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.
Ia mengaku baru berbicara dengan seorang pengusaha asal Cina yang menyampaikan keluhan serupa.
“Perizinan berubah-ubah, lama sekali, infrastruktur kurang memadai,” ujarnya mengutip keluhan pengusaha tersebut.
Kondisi itu, menurutnya, membuat Indonesia semakin sulit bersaing dengan negara lain.
Lebih jauh, Prof. Rokhmin menilai akar persoalan iklim investasi tidak kondusif berkaitan dengan kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Ruang Fiskal dan Kekhawatiran Investor
Prof. Rokhmin juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas harus dikelola secara efisien karena kebijakan fiskal sangat memengaruhi persepsi investor.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut perhitungannya menyerap porsi besar anggaran negara. Kondisi tersebut, kata dia, dapat menimbulkan kekhawatiran investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal apabila tidak disertai efisiensi dan tata kelola yang baik.
Ia juga menyinggung kekhawatiran terkait independensi Bank Indonesia yang dinilainya dapat memengaruhi persepsi pasar.
“Para pengusaha investor itu menjadi sangat worry dengan kredibilitas fiskal kita,” ujarnya.
Deindustrialisasi Mengancam
Persoalan yang lebih mendasar, menurut Prof. Rokhmin, adalah melemahnya sektor manufaktur Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa negara yang ingin menjadi negara maju membutuhkan basis industri manufaktur yang kuat. Menurutnya, kontribusi manufaktur Indonesia yang pernah mendekati 30 persen terhadap PDB pada 1990-an kini telah turun menjadi sekitar 18 persen.
Kondisi tersebut disebutnya sebagai deindustrialisasi yang harus segera dihentikan.
“Yang harus dikuatkan ke depan itu sektor manufaktur industri, baik di pertanian, kelautan, SDM dan seterusnya,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Investasi, produksi, dan ekspor harus menjadi mesin utama pertumbuhan.
Momentum Kemerdekaan untuk Reformasi Ekonomi
Memasuki momentum peringatan kemerdekaan, Prof. Rokhmin mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap iklim usaha.
“Kalau kita ingin benar-benar menjadikan momentum kemerdekaan, kita perbaiki iklim investasi, penegakan hukum, keadilan, kepastian dan seterusnya,” tegasnya.
Pada saat bersamaan, pemerintah perlu mempercepat penguatan industri manufaktur di berbagai sektor, baik berbasis sumber daya alam maupun non-SDA.
Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal pembangunan yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis Indonesia merupakan fondasi kuat untuk menjadi negara maju.
Namun seluruh modal tersebut membutuhkan tata kelola yang baik, kepastian hukum, teknologi, produktivitas, inovasi, dan industrialisasi.
Prof. Rokhmin juga menyoroti persoalan korupsi, mafia impor, dan lemahnya pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari tantangan struktural yang harus dibenahi.
Baginya, kekayaan sumber daya alam tidak akan otomatis membuat Indonesia menjadi negara maju apabila tidak diikuti keberanian memperbaiki tata kelola dan membangun industri nasional yang kompetitif.
“Tanpa skala ekonomi, teknologi, rantai pasok terpadu, keberlanjutan, kepastian hukum, kredibilitas fiskal, dan manufaktur yang kuat, kemerdekaan ekonomi hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.
