MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Menurutnya, yang terpenting adalah agar program MBG terus berkelanjutan.
“MBG merupakan program dengan tujuan mulai yakni pemenuhan gizi anak dan penurunan angka stunting. Program MBG harus terus berlanjut,” kata Yahya Zaini, Jumat (31/7/2026).
Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lewat pembacaan amar Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK meminta agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selama ini, anggaran program MBG dimasukkan ke dalam klaster anggaran pendidikan yang berdasaekan amanat konstitusi, besarannya senilai 20% dari APBN. MK pun memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan diterapkan paling lambat dalam APBN tahun 2028.
Terkait hal ini, Yahya menilai putusan MK Harus menjadi titik awal membangun arsitektur investasi sumber daya manusia (SDM) yang terintegrasi.
“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan sumber struktur penganggaran negara,” tuturnya.
“Sekaligus memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menata ulang cara negara dalam satu tujuan pembangunan yang sama,” lanjut Yahya.
Menurut Yahya, pembangunan SDM tidak dapat diselenggarakan melalui pendekatan sektoral yang memisahkan kesehatan, gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.
“Seluruh investasi tersebut merupakan satu rangkaian yang saling menentukan sepanjang siklus kehidupan dalam membangun SDM unggul,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Yahya mengatakan, status gizi pada masa anak akan memengaruhi kesiapan belajar di sekolah. Sementara kualitas pembelajaran akan menentukan kompetensi dan produktivitas di usia kerja.
“Kemudian kesehatan dan perlindungan sosial menjadi faktor yang menjaga produktivitas tersebut tetap berkelanjutan,” ungkap Yahya.
Pimpinan Komisi Kesehatan dan Gizi DPR itu pun menegaskan, setiap kebijakan pembangunan manusia harus memiliki pembiayaan yang mandiri. Menurut Yahya, hal ini, agar tujuan, indikator kinerja, dan akuntabilitasnya dapat diukur secara tepat.
“Namun, kemandirian pembiayaan tidak boleh diartikan sebagai pemisahan arah kebijakan. Justru sebaliknya, seluruh investasi tersebut harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan manusia yang saling terhubung,” paparnya.
“Dengan begitu, setiap program menjadi mata rantai yang memperkuat program lainnya, bukan berjalan sebagai kebijakan yang terfragmentasi,” imbuh Yahya.
Dalam konteks tersebut, Yahya menilai pemisahan anggaran justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk membangun arsitektur investasi SDM nasional yang lebih kuat.
“Melalui pendekatan ini, program MBG dapat difokuskan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan, status gizi, dan kesiapan belajar anak,” sebutnya.
Pada saat yang sama, kata Yahya, anggaran pendidikan dapat dikonsentrasikan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan kualitas pendidikan, transformasi digital, serta penguatan kapasitas peserta didik.
“Dengan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, kita mendorong Negara dapat meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini juga masih menjadi persoalan,” kata Yahya.
Yahya pun menyebut, fungsi anggaran yang semakin jelas akan membuat Pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing kebijakan.
“Sekaligus memastikan bahwa seluruh investasi tersebut berkontribusi terhadap sasaran yang sama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” urainya.
Lebih lanjut, Yahya mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG untuk memperkuat tata kelola program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kita apresiasi juga BGN di bawah kepemimpinan yang baru, banyak melakukan gebrakan dan perubahan,” ucap Yahya.
Terbaru, BGN berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp 311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali dalam penyaluran anggaran program. Dana tersebut berasal dari 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terindikasi bermasalah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, temuan itu diperoleh setelah pihaknya menyisir ribuan rekening virtual account milik dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Pemeriksaan dilakukan terhadap dapur yang sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi.
BGN memastikan penyisiran masih terus dilakukan sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah dapur bermasalah maupun dana yang dikembalikan akan bertambah.
Tak hanya itu, BGN pun melarang dapur SPPG menggunakan barang bersubsidi seperti MinyaKita, LPG 3 kg, dan beras SPHP dalam pelaksanaan program MBG.
Bahkan, Kepala BGN Sudaryono memecat 261 pegawai non-ASN dan menutup 833 SPPG pada bulan Juli ini sebagai bagian dari bersih-bersih internal terhadap pelanggaran disiplin dan aturan.
“Kita berharap langkah-langkah yang baik itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi komitmen dari BGN untuk memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan MBG,” harap Yahya.
Yahya juga mendorong perbaikan tata kelola BGN dapat mengurangi berbagai persoalan yang muncul dari MBG, termasuk soal fenomena keracunan makanan.
“Serta pemberian manfaat dari MBG dapat semakin lebih efektif. MBG harus disalurkan secara tepat dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.
Di sisi lain, Yahya menegaskan bahwa putusan MK perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mentransformasikan cara negara berinvestasi pada SDM Indonesia.
“Kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu rantai investasi yang menentukan daya saing bangsa melalui SDM-SDM unggulnya,” tegas Yahya.
Yahya berpandangan, setiap sektor memerlukan pembiayaan yang mandiri agar akuntabel, namun harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan manusia yang saling terhubung.
“Dengan cara itulah Negara dapat memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif, dan memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju,” pungkasnya.
 soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG)){kind=link}