MONITOR, Lombok – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat transformasi tata kelola UMKM nasional melalui pengembangan SAPA UMKM, sebuah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem.
Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, serta kualitas pembinaan UMKM melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan SAPA UMKM menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi sehingga pelaku usaha lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah.
“SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform,” ujar Loto saat membuka Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurut Loto, kehadiran SAPA UMKM akan membantu pemerintah daerah memetakan potensi komoditas unggulan, memonitor perkembangan pelaku usaha, hingga mengevaluasi efektivitas program pembinaan berbasis data secara berkala.
“Dengan terbukanya akses data ini, pemerintah daerah dapat memonitor perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara real time,” katanya.
Ia menjelaskan, sistem data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan UMKM di masing-masing wilayah.
Selain itu, integrasi tersebut juga diharapkan mengurangi tumpang tindih program pembinaan yang selama ini masih terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Hal ini juga meminimalisir terjadinya tumpang tindih layanan, sehingga fokus pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi jauh lebih kuat,” ujar Loto.
Dalam kesempatan yang sama, Loto memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data per 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon yang disediakan pemerintah. Pembiayaan tersebut telah diterima oleh sekitar 2,4 juta debitur di berbagai daerah.
 terus memperkuat transformasi tata kelola UMKM nasional melalui pengembangan SAPA UMKM, sebuah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem.){kind=link}