MONITOR, Serang — Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Serang menggelar Seminar Nasional bertajuk “Relasi Politik Elektoral antara Media, Elite, dan Massa dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Jumat (19/6/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi akademik untuk mengkaji dinamika politik nasional pasca terbentuknya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seminar yang berlangsung di Kampus Unpam Serang tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kelas reguler dan nonreguler. Sebanyak 296 mahasiswa tercatat telah mendaftarkan diri sebagai peserta.
Ketua Pelaksana Seminar Nasional, Imron Wasi, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong lahirnya perspektif kritis mahasiswa dalam memahami perkembangan politik kontemporer, khususnya relasi antara media, elite politik, dan masyarakat dalam proses elektoral maupun pemerintahan.
“Seminar ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir mahasiswa mengenai bagaimana konfigurasi politik elektoral bekerja serta dampaknya terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” ujar Imron.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unpam Kampus Serang, Muhammad Akbar Maulana, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang sehat melalui pendidikan dan kajian akademik.
Menurutnya, kabinet pemerintahan baru menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan kepentingan elite politik dengan aspirasi masyarakat yang kian cepat tersebar melalui media digital.
“Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu melakukan sintesis dan antitesis terhadap berbagai fenomena politik yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Akbar.
Seminar nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, A.M., M.M., M.Si. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menghadirkan forum akademik dengan tema yang relevan terhadap perkembangan politik nasional.
“Topik yang diangkat sangat kontekstual. Mahasiswa perlu memahami bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga bagaimana media, elite, dan massa dapat berinteraksi secara konstruktif untuk mendorong kemajuan bangsa,” ujar Nurzaman.
Ia berharap diskusi akademik semacam ini mampu melahirkan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan demokrasi Indonesia.
Seminar menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kepemiluan dan media, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, M. Ihsanuddin, serta Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten, Ahmad Solahudin.
Dalam paparannya, Ihsanuddin menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam mengawal proses demokrasi dan pembangunan politik pasca pemilu.
“Banten merupakan salah satu daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia. Karena itu, partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses politik menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Solahudin menyoroti peran media dalam membentuk opini publik dan dinamika politik di era digital. Ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dan misinformasi melalui media sosial dapat memicu gejolak politik serta memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.
“Banyak gejolak politik yang berawal dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Media dapat menjadi instrumen politik yang sangat kuat, sehingga literasi digital menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat,” kata Solahudin.
Menurutnya, rendahnya literasi informasi berpotensi memicu konflik sosial akibat menguatnya polarisasi antar kelompok pendukung politik.
Melalui seminar ini, Universitas Pamulang Kampus Serang berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga mampu membaca secara kritis berbagai fenomena demokrasi yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi antara media, elite politik, dan masyarakat pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.
