MONITOR, Denpasar — Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital dan kemitraan usaha sebagai strategi untuk mempercepat pengusaha UMKM naik kelas.
Deputi Bagus Rachman saat memberikan sambutan dalam acara Tribun Bali Award di Denpasar, Bali, Jumat (29/5), mengatakan
UMKM berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional. Namun, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan nilai tambah, kreativitas, produktivitas, dan konektivitas usaha agar mampu berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas.
“Sebanyak 97 persen UMKM di Indonesia masih berada pada level mikro. Karena itu, yang terpenting adalah mendorong pengusaha UMKM agar naik kelas melalui kolaborasi dan penguatan ekosistem usaha,” ujar Bagus.
Ia mengapresiasi berbagai inisiatif digital dan platform lokal yang berkontribusi memperkuat pemasaran produk UMKM sekaligus membuka peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk masuk ke rantai pasar yang lebih besar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, komunitas, platform digital, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar bagi pengusaha UMKM.
Bagus menjelaskan peluang pasar bagi UMKM sebenarnya sangat besar. Salah satunya berasal dari belanja barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan alokasi minimal 40 persen untuk produk UMKM.
Selain itu, terdapat pula platform PaDi UMKM yang dikembangkan BUMN untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di berbagai daerah.
“Terdapat potensi belanja barang dan jasa pemerintah sebesar Rp1.100 triliun, di mana 40 persen dialokasikan untuk produk UMKM. Selain itu, terdapat platform PaDi UMKM milik BUMN yang dapat dimanfaatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha UMKM di wilayahnya agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang tersedia,” kata Bagus.
Pada kesempatan tersebut, Bagus juga memperkenalkan pengembangan platform SAPA UMKM yang tengah dibangun Kementerian UMKM sebagai superapps layanan terpadu bagi pengusaha UMKM.
Platform tersebut dirancang untuk memudahkan akses terhadap berbagai layanan usaha secara terintegrasi, mulai dari legalitas usaha, sertifikasi, pembiayaan, hingga pendampingan dan pengembangan usaha.
“Melalui SAPA UMKM, berbagai kebutuhan pengusaha UMKM nantinya akan terhubung dalam satu pintu, mulai dari NIB, OSS, sertifikasi halal, hingga akses pembiayaan dan ekspor,” ujarnya.
Selain memperkuat digitalisasi, Kementerian UMKM juga terus mengembangkan ekosistem kemitraan bisnis berbasis klaster yang menghubungkan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar melalui skema holding UMKM.
Menurut Bagus, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan agregasi pasar, meningkatkan standardisasi produk, serta memperkuat akses pembiayaan dan pemasaran bagi pengusaha UMKM di berbagai sektor usaha.
“Skema ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.
Bagus menegaskan Kementerian UMKM akan terus berperan sebagai kolaborator dan integrator yang menghubungkan produsen skala kecil dengan pasar yang lebih luas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“UMKM harus terhubung dengan ekosistem yang lebih besar agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata Bagus.
