MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam terkait pengelolaan kawasan perbatasan negara yang dinilai belum optimal menyejahterakan rakyat. Ia menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang saat ini dinilai lemah, tak ubahnya hanya sekadar penyelenggara acara (Event Organizer/EO) atau koordinator tanpa kewenangan eksekusi anggaran yang kuat.
Ia mendesak agar BNPP diperkuat menjadi integrator dengan membentuk sekretariat bersama yang melibatkan para Sekjen Kementerian terkait agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kemauan politiknya sudah ada dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan. Tetapi kalau dengan skema yang sekarang, Badan Pengelola Perbatasan itu cuma EO. Tidak punya kewenangan apa pun, hanya koordinator. Seharusnya, minimal dia jadi integrator,” ujar Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga memperingatkan potensi bahaya jika negara gagal menghadirkan kesejahteraan, seperti ketersediaan dokter, guru, dan harga logistik yang terjangkau. Ia mencontohkan harga semen yang mencapai Rp800.000 dan solar Rp80.000 di pedalaman, serta maraknya kasus perdagangan orang (TPPO) di perbatasan.
“Saya enggak kebayang kalau orang-orang di perbatasan marah, Pak. Patok pun bisa geser. Sekarang perbatasan kita itu jadi pintu masuk, bahkan pintu keluar TPPO yang berujung banyak mati warga kita di luar. Ini apa enggak diurus sama negara? Ini urusan penting, soal wibawa negara,” tegasnya.
