MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nurhadi menegaskan bahwa para kepala SPPG adalah ujung tombak di lapangan yang memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif.
“Hak-hak mereka tidak boleh terlambat hanya karena alasan teknis administrasi,” kata Nurhadi, Kamis (13/11/2025).
Hal tersebut juga telah disampaikan Nurhadi kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat evaluasi program dan pelaksanaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11) kemarin.
Nurhadi mengungkapkan, keluhan keterlambatan pembayaran gaji juga terjadi di beberapa daerah, di mana dana operasional dapur SPPG belum cair dan terancam berhenti beroperasi. Ia khawatir apabila gaji SPPG yang terlambat tidak segera diselesaikan, ratusan dapur MBG tak dapat beroperasi.
“Jika tidak segera ditransfer, ratusan dapur SPPG minggu depan terancam berhenti beroperasi,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Selain persoalan gaji, Nurhadi juga meminta BGN memberikan klarifikasi terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa program MBG.
Salah satunya pengadaan ribuan unit laptop dan kendaraan bermotor untuk SPPG yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan lelang terbuka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Penunjukan langsung hanya boleh dalam kondisi darurat atau bernilai kecil. Pengadaan besar berskala nasional tentu tidak termasuk kategori itu,” tegas Nurhadi.
Anggota Komisi kesehatan dan gizi DPR ini pun meminta BGN menjelaskan dasar hukum dan rekomendasi LKPP atas keputusan tersebut, termasuk memastikan proses verifikasi vendor dilakukan secara transparan dan bebas konflik kepentingan. Nurhadi tak ingin kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2020-2022 juga terjadi di BGN.
“Kami tidak ingin kasus seperti pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan terulang di BGN,” tuturnya mengingatkan.
Meski begitu, Nurhadi tetap mengapresiasi langkah-langkah strategis BGN, termasuk capaian penyerapan anggaran sebesar 61,23 persen hingga triwulan ini. Serta kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam pencegahan kasus keracunan pangan.
“Saya optimistis penyerapan bisa mencapai 90 persen hingga akhir tahun. Tapi semua itu harus disertai tata kelola yang bersih dan transparan,” sebut Nurhadi.
Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR mendukung program MBG, dengan catatan dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.
“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, jangan sampai tercoreng oleh persoalan administratif atau penyimpangan pengadaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, BGN telah memastikan bahwa keterlambatan pembayaran gaji kepada sejumlah petugas yang terlibat dalam program MBG akan segera diselesaikan. BGN menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi bukan karena tidak memiliki anggaran, tapi karena ada masalah teknis administratif.
Dalam keterangannya, BGN mengungkapkan jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI, serta petugas Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang.
BGN menyebut proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK. Sementara itu, untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.
BGN memastikan seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Sementara pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan selesai minggu ini.
 untuk segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala){kind=link}