MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong keterlibatan Anggota Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia dalam mengoptimalkan partisipasi pemerintah kabupaten terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami menginginkan partisipasi dari teman-teman anggota dewan kabupaten untuk mendorong kepala daerah untuk bisa memperluas dan menyukseskan penyaluran KUR di daerah masing-masing,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang didampingi Wakil Menteri Helvi Moraza dan Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim, saat menerima perwakilan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menteri Maman menambahkan, pemerintah kabupaten dan anggota ADKASI diharapkan mampu mendorong munculnya nasabah baru di wilayah masing-masing.

“Kami juga meminta partisipasi dan keterlibatan ADKASI melakukan monitoring program KUR seperti pemanfaatannya yang diutamakan untuk sektor produktif,” ujarnya.
Menurut Menteri Maman, langkah ini penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dari program KUR, termasuk peningkatan pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan usaha di tingkat lokal.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan Kementerian UMKM. Ia menegaskan sinergi ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian UMKM. Ini merupakan langkah penting untuk menuju pertumbuhan ekonomi delapan persen seperti yang diamanatkan oleh Bapak Prabowo,” ujar Siswanto.

Tercatat hingga 23 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp220 triliun kepada 3,75 juta debitur. Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif, di mana sebanyak 60,7 persen dana telah disalurkan ke sektor produktif.
Capaian tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), program KUR berhasil menciptakan lapangan kerja baru dengan rata-rata penyerapan dua hingga tiga orang per debitur.