MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan agar kementerian maupun lembaga yang hadir dalam kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau, tidak berhenti pada wacana belaka. Menurutnya, sejumlah program perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Ya, ada beberapa program yang itu tidak tepat sasaran. Lingkungan strategis berubah, keadaan berubah,” ujar Willy pada Media usai memimpin kunjungan Kerja di Batam yang dihadiri Pejabat Kementerian Hukum, Pejabat Kementerian Ham, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta Kakanwil Kementerian Hukum, Kakanwil Ditjen Imigrasi Dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Riau, Dan Kepala Kantor Imigrasi Batam, di Batam, Jumat (3/10/2025).
Willy mencontohkan program pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. “Posbakum itu kan sekarang sudah zaman digital. Posko itu saya bilang tadi ada di tangan kita. Kenapa tidak declare saja? Dan sekarang kan ada fenomena viral no justice. Masa kita bertindak harus berdasarkan viral dulu? Nah, ya kita bikin kanalnya,” jelasnya.
Selain itu, Willy juga menyoroti program desa binaan dari Imigrasi yang dinilai tidak tepat sasaran karena wilayah tersebut justru kerap menjadi transit. Ia menekankan pentingnya evaluasi agar pelaksanaan program tidak dipukul rata tanpa mempertimbangkan konteks daerah.
“Spiritnya yang harus tetap sama, tapi konteks itu bisa berbeda-beda. Jadi itu yang perlu kita periksa. Tidak harus kacamata kuda untuk menerjemahkannya di daerah. Nanti temuan-temuan ini pada masa sidang berikut akan kita evaluasi untuk disampaikan kepada kementerian,” tegasnya.
Menurut Willy, komunikasi dengan kementerian maupun pimpinan lembaga sangat penting agar kebijakan yang dijalankan lebih kompatibel.
“Birokrat ini kan ada sebuah hal yang mereka pegang. Kalau perintah, jalan. Mau hujan, mau panas, tabrak. Tapi satu sisi kita harus ngomong, ‘Eh, ini tidak kompatibel. Ini tidak relevan’,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kepulauan Riau, khususnya Batam, harus menjadi etalase pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemberantasan perdagangan orang, dan narkotika.
“Demokrasi itu kan membutuhkan best practice. Best practice itu yang butuh kita eksekusi di sini bersama-sama,” ujarnya.
Willy menambahkan, standar pelayanan publik di Batam perlu ditingkatkan karena wilayah ini bersinggungan langsung dengan negara-negara tetangga yang memiliki standar tinggi.
“Halaman kami harus bersih. Senyuman kami bukan hanya ramah, tapi ini loh buktinya. Karena kita langsung di-challenge dengan negara tetangga. Ini motivasi kita sama-sama, ayo kita bersaing dalam konteks pelayanan dengan negara tetangga,” pungkasnya.
