MONITOR, Jakarta – Kebakaran Kilang Dumai 1/10 sekitar pukul 21.00 WIB, bukan sekadar insiden teknis, tetapi alarm nasional yang menyoroti betapa rapuhnya infrastruktur perminyakan Indonesia yang sekaligus menggambarkan rentannya ketahanan energi nasional.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai dengan lifting minyak nasional yang hanya sekitar 600 ribu barel per hari (BPH), sementara kebutuhan mencapai 1,6 juta BPH dan kapasitas kilang domestik hanya ±1 juta BPH maka Indonesia praktis kian bergantung pada impor BBM dan APBN akan makin tertekan oleh lonjakan subsidi energi.
“Fakta ini tentu tidak menggembirakan. Yang gembira hanya para mafia impor migas yang terus bisa mendulang untung. Artinya kita tidak bisa lagi menunda reformasi perkilangan nasional. Kita harus bertindak cepat dan terukur. Bila tidak kita akan terus poco-poco, tidak ada kemajuan yang berarti,” kata Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 ini.
Mulyanto mendesak Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dengan mengaudit komprehensif dan memperkuat keamanan kilang yang ada.
Seluruh kilang tua seperti Dumai, Balongan dan Cilacap harus menjalani audit teknis menyeluruh, penggantian peralatan yang rentan, serta peningkatan sistem keselamatan dan proteksi kebakaran. Tanpa langkah serius seperti ini, risiko kebakaran berulang dapat melumpuhkan pasokan energi nasional.
Pasalnya, menurut Mulyanto, hampir setiap empat bulan sekali terjadi kasus kebakaran kilang minyak. Padahal sudah dibentuk unit organisasi setingkat Direktur untuk urusan manajemen risiko di Pertamina.
Aspek ini harus dievaluasi secara mendalam, kalau memang Pemerintah serius menangani soal ketahanan energi ini.
Selain itu Pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan proyek peningkatan kapasitas kilang lama (Proyek RDMP) serta proyek pembangunan kilang baru.
“Modernisasi kilang Balikpapan, Cilacap dan Balongan harus dituntaskan sesuai jadwal. Kita sedih melihat kilang Balikpapan yang terbakar tahun lalu padahal baru saja berhasil ditingkatkan kapasitasnya.
Selain itu, Pemerintah perlu memulai pembangunan kilang baru dengan kapasitas tambahan minimal 500 ribu BOP melalui kemitraan dengan swasta dan investor asing untuk mengurangi impor BBM.
Paling tidak kilang Tuban, harus segera dituntaskan.
Jangan terkatung-katung seperti sekarang ini. Salah-salah bisa ambyar pembangunannya seperti kilang Bontang,” terang Mulyanto.
Sementara terkait pendanaan, Mulyanto berpendapat hal itu semestinya bisa diupayakan oleh Danantara.
“Tanpa langkah-langkah konkret memperkuat kilang lama, mempercepat pembangunan kilang baru, dan mengamankan cadangan BBM nasional, kita akan terus rentan terhadap krisis energi dan defisit migas yang menggerus APBN,” tutup Mulyanto.
