MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali mencuri perhatian publik atas peran aktifnya dalam menjembatani isu-isu nasional antara legislatif dan eksekutif. Dari kebijakan distribusi LPG 3 kg, penyesuaian tarif PPN, penunjukan penjabat kepala daerah, hingga penanganan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, Dasco tampil cepat, komunikatif, dan dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat.
Tak hanya itu, Dasco juga mendapat apresiasi luas dalam isu lingkungan nasional. Ia turut mendorong pencabutan izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah banyak pihak menyuarakan penolakan atas aktivitas yang berpotensi merusak warisan alam dunia tersebut. Tekanan publik yang disalurkan lewat sikap DPR itu akhirnya membuahkan hasil: pemerintah mencabut izin tambang yang kontroversial tersebut.
Namun, di balik apresiasi atas efektivitas dan kepekaan politik itu, muncul pula catatan kritis dari kalangan pengamat.
“Peran aktif Dasco bisa diapresiasi, apalagi dalam konteks menjaga stabilitas nasional di masa transisi. Tapi jika terlalu sering masuk ke ranah eksekutif, batas antara fungsi legislatif dan eksekutif bisa menjadi kabur,” ujar Pangi Syarwi Chaniago, Founder & Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (22/6).
Menurut Pangi, dalam sistem presidensial, prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) harus dijaga ketat. DPR sebagai lembaga legislatif semestinya menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, bukan menjadi perpanjangan tangan komunikasi kebijakan pemerintah.
“Kalau pimpinan DPR terlalu aktif menjelaskan atau mengklarifikasi kebijakan eksekutif, publik bisa bingung. Bahkan bisa memunculkan kesan bahwa fungsi pengawasan DPR melemah. Ini bisa jadi preseden buruk secara ketatanegaraan,” tambah Pangi.
Meski begitu, ia mengakui bahwa peran seperti Dasco tetap dibutuhkan dalam masa-masa politik yang rentan, seperti saat ini. Figur penghubung antara elite partai, pemerintah, dan masyarakat tetap relevan untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan cepat.
“Saya berharap Dasco terus memainkan peran sebagai jembatan antar-lembaga, tapi tetap menjaga batas konstitusional agar tidak mengaburkan fungsi DPR,” tutupnya.
