MONITOR, Jakarta – Jakarta Declaration yang menjadi hasil atau luaran (output) Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di mana DPR RI menjadi tuan rumah turut mendorong penyelesaian konflik Pakistan dan India secara damai. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang forum Uni Parlemen negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu menegaskan pentingnya menyelesaikan konflik antar negara lewat jalur diplomasi.
Adapun PUIC merupakan merupakan organisasi kerja sama antar parlemen dari negara-negara anggota OKI yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas, koordinasi politik, serta memperjuangkan kepentingan umat Muslim melalui jalur diplomasi parlemen. Tahun ini DPR RI memegang keketuaan PUIC dan Puan sebagai Ketua DPR dinobatkan sebagai pemegang presidensi PUIC ke-19.
Konferensi PUIC digelar pada 12-15 Mei 2025 dengan dihadiri oleh oleh 9 ketua parlemen, 14 wakil ketua parlemen, dan 9 organisasi internasional sebagai observer. Total ada 440 partisipan yang mewakili 37 negara anggota OKI. Perhelatan di Indonesia juga sekaligus merayakan peringatan 25 tahun PUIC (Silver Jubilee) sejak berdiri pada 1999.
Dalam rangkaian kegiatan PUIC, sebanyak 6 Komite Tetap (Standing Committee) membahas berbagai isu strategis, antara lain; Pemuda dan Perempuan, Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Urusan Politik, dan Urusan Kebudayaan.
Hasil pertemuan anggota parlemen OKI selama sesi-sesi diskusi Konferensi PUIC ke-19 kemudian dituangkan dalam resolusi bertajuk Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta ini. Resolusi-resolusi yang ada di Deklarasi Jakarta harus diadopsi oleh semua negara anggota OKI.
Pengesahan Jakarta Declaration dilakukan dalam sidang penutup Konferensi PUIC ke-19 yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/5/2025) sore.
“Sidang ke-19 PUIC menghasilkan Deklarasi Jakarta (Jakarta Declaration) yang berisi penguatan kerja sama di antara negara PUIC dan solidaritas umat Islam,” kata Puan Maharani usai menutup sidang Konferensi PUIC ke-19.
Deklarasi Jakarta juga memuat sikap PUIC agar komunitas internasional mendesak penghentian serangan Israel di Gaza,membuka akses bantuan kemanusiaan, menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina.
Tak hanya soal Palestina, anggota PUIC melalui Jakarta Declaration pun mendorong agar konflik India dan Pakistan diselesaikan secara damai.
Dari 17 rekomendasi yang tertuang dalam resolusi Jakarta Declaration, isu Pakistan-India tertuang dalam poin ke-9 dan ke-10 yang berisi PUIC atau negara-negara OKI mendukung resolusi damai atas konflik di berbagai wilayah, khususnya yang berdampak pada komunitas Muslim, melalui diplomasi, dialog, dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam OKI, Piagam PBB, dan hukum internasional dengan memperhatikan nilai Islam tentang syura (musyawarah).
PUIC juga menyambut baik gencatan senjata antara Republik Islam Pakistan dan Republik India serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan upaya dan mendorong kedua negara menyelesaikan seluruh isu yang belum terselesaikan. Termasuk mendorong agar sengketa Jammu dan Kashmir diselesaikan sesuai dengan aspirasi rakyatnya melalui cara damai sebagaimana tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Menurut Puan, Uni Parlemen OKI pun meminta kedua pihak menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam OKI, Piagam PBB, dan hukum internasional. Khususnya mengenai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara serta perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil termasuk tempat ibadah.
“Pertikaian yang ada tentu saja akan dilakukan secara diplomasi,” terang Puan.
Presiden Uni Parlemen OKI ke-19 tersebut berharap, perseteruan dua negara bersenjatakan nuklir itu lekas berakhir. Menurut Puan, Pakistan sebagai bagian dari negara OKI harus dijembatani untuk menyelesaikan perang saudara yang kian memanas saat ini.
“Semua pertikaian kita harapkan tidak terjadi lagi karena kita mengharapkan dunia yang damai,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Jadi semuanya (Pakistan) adalah kesaudaraan dari negara-negara Islam,” imbuh Puan.
Semangat tema Konferensi PUIC ke-19 yakni ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ pun tertuang di Deklarasi Jakarta di mana Jakarta Declaration merekomendasikan agar Parlemen Anggota PUIC terus meningkatkan kapasitas nasional dalam merespons tuntutan dan aspirasi rakyatnya.
Hal ini terkait dengan kualitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik melalui mekanisme pengawasan dan nasihat parlemen, serta mengintegrasikan partisipasi publik yang bermakna dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan legislatif.
Jakarta Declaration juga turut menegaskan kembali peran sentral dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun institusi yang kuat dan tangguh, melindungi kepentingan, hak, dan kesejahteraan rakyat melalui legislasi yang mempromosikan nilai dan prinsip tersebut.
Puan menambahkan, Deklarasi Jakarta turut mendorong negara PUIC mengatasi segala bentuk diskriminasi, islamophobia, dan mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil-alamin.
“Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya penguatan softpower dunia islam melalui pendidikan, pemberdayaan kaum mudadan perempuan,” sebut Cucu Bung Karno itu.
Di sela-sela Konferensi PUIC, Puan dan perwakilan DPR melakukan berbagai bilateral meeting dengan delegasi negara-negara sahabat yang hadir. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam Jakarta Declaration yang mendorong peningkatan bilateral antar-negara.
Poin ini menekankan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di antara negara anggota OKI dan PUIC untuk memperkuat pembangunan internal komunitas Islam global, termasuk investasi berkelanjutan di bidang pendidikan, riset ilmiah, pemberdayaan perempuan dan pemuda di dunia Islam, meskipun tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya peningkatan perdagangan intra-OKI dengan memprioritaskan mitra dari negara anggota OKI dan perluasan penggunaan mata uang lokal sebagai alatpembayaran perdagangan. Anggota PUIC pun didorong memperkuat kerja sama teknologi dan digitalisasi, serta pengembangan institusi berbasis pengetahuan.
Sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19, Indonesia disebut Puan berkomitmen untuk terus mengawal tindak lanjut dari Deklarasi Jakarta. DPR pun dipastikan mendukung upaya PUIC dalam memastikan implementasi nyata dari setiap resolusi. Hal itu juga disampaikan Puan kepada semua delegasi saat menutup Konferensi PUIC ke-19.
“Sebagai seorang perempuan, ibu, dan Ketua Parlemen, saya meyakini bahwa warisan kita bukan terletak pada besarnya gedung yang kita bangun. Warisan kita terletak pada martabat yang kita pulihkan, bagi setiap anak, perempuan, dan keluarga, serta mereka yang terluka oleh perang, kemiskinan, dan ketidakadilan,” papar Puan.
“Kita akan mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi umat Muslim dan bagi dunia,” tutup Puan.
 Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di mana DPR RI menjadi tuan rumah turut mendorong){kind=link}