MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti aksi protes peternak sapi perah yang merasa dirugikan dengan adanya susu impor. Cucun mendorong Pemerintah untuk melindungi peternak lokal dan industri susu di Indonesia.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adil dan transparan. Peternak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjual produksi susu mereka tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (13/11/2024).
Menurut Cucun, Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada kebijakan wajib serap susu lokal bagi industri pengolahan, tetapi juga memastikan pengawasan yang ketat terhadap kualitas susu dari hulu hingga hilir.
“Bagaimana kebijakan yang ada itu menunjukkan Negara hadir untuk melindungi para peternak kita dan memajukan industri susu di Tanah Air,” tuturnya.
Seperti diketahui, peternak susu perah di berbagai daerah melancarkan aksi protes dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu perah secara cuma-cuma lantaran industri dituding lebih memilih menggunakan susu impor.
Kontrol dari Pemerintah dianggap kurang karena keran impor susu dibuka luas dan tidak ada pajak untuk susu dari luar negeri. Eksportir ke Indonesia seperti Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sehingga harga susu impor lebih murah 5 persen dari susu lokal.
Padahal susu yang diimpor adalah susu bubuk atau skim yang secara kualitas jauh di bawah susu sapi segar karena sudah melalui berbagai macam proses pemanasan atau ultra proses.
Melalui Peraturan menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2018, Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan kewajiban agar perusahaan pengolahan susu bekerja sama dengan koperasi peternak rakyat untuk menyerap susu sapi perah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal tidak sampai 20 persen dari total jumlah pelaku usaha pengolahan susu.
“Aturan yang berlaku tidak diterapkan karena kurangnya pengawasan. Pemerintah harus betul-betul mengawasi kemitraan ini agar pihak perusahaan memperbanyak penggunaan susu dari peternak lokal. Beri sanksi bila aturan tidak dijalankan,” ucap Cucun.
Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu pun mendorong Pemerintah untuk bisa menjaga keberlanjutan sektor peternakan sapi perah dalam negeri. Menurut Cucun, ini sekaligus melindungi konsumen dari risiko produk susu yang tidak berkualitas.
“Perlu diperkuat evaluasi dan pengawasan regulasi dalam tata niaga susu ini. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan,” sebutnya.
Permasalahan ini mulai muncul ketika banyaknya susu peternak lokal yang tidak terserap oleh industri yang mengakibatkan kerugian karena banyak susu yang terbuang sia-sia. Salah satu alasan pengusaha pengolahan susu tidak menyerap susu peternak lokal yakni karena kualitas susu yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar perusahaan sehingga mereka melakukan pembatasan penggunaan susu lokal.
Biasanya, susu lokal disalurkan dari peternak ke kelompok peternak lalu ke Koperasi Unit Desa (KUD), baru kemudian ke industri pengolahan. Kehadiran loper susu ini dituding menjadi penyebab menurunnya kualitas susu lokal karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Belum lagi loper juga menawarkan harga yang lebih tinggi dari KUD sehingga semakin mengacaukan sistem yang ada.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas susu dari hulu ke hilir belum efektif,” ungkap Cucun.
Aksi protes peternak sapi perah pun dianggap sebagai bentuk nyata dari rasa frustrasi mereka terhadap pembatasan kuota susu yang diterapkan oleh IPS (Industri Pengolahan Susu). Cucun menilai diperlukan kebijakan yang lebih adil serta kerja sama yang baik antara semua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Harus ada titik temu yang tidak merugikan salah satu pihak. Harus ada peningkatan regulasi untuk melindungi peternak lokal dari banyaknya susu impor,” jelas Legislator dari dapil Jawa Barat II itu.
“Kasihan para peternak, membanjirnya susu impor membuat peternak lokal kita semakin ‘diperah’. Dan harus diingat, kedaulatan pangan kita tidak akan maju manakala para petani dan peternak kurang mendapat dukungan,” sambung Cucun.
Saat ini memang produksi susu dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 21 persen kebutuhan nasional, sehingga sisanya 79 persen dari impor. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya produktivitas peternak skala kecil.
Oleh karenanya, Cucun mendorong Pemerintah memperbanyak program-program yang menggenjot produksi dalam negeri.
“Terutama bagi peternak-peternak skala kecil. Pembinaan kepada mereka harus semakin dimasifkan. Bukan hanya mendorong peternak lokal memiliki prioritas untuk memastikan kualitas susu terbaik, tapi juga bentuk distribusi penyalurannya juga perlu difasilitasi oleh Pemerintah,” paparnya.
Lebih lanjut, Cucun menilai Pemerintah juga bisa menerbitkan standar kualitas susu yang ketat. Baik bagi peternak, KUD, maupun loper susu agar kualitas susu dapat dipertanggungjawabkan. Ini demi membantu peternak lokal mengelola kualitas susu.
“Kita harus buat sistem yang membangun iklim sehat perlindungan terhadap peternak sapi perah, sekaligus mendukung industri susu tetap maju,” ujar Cucun.
Di sisi lain, edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas susu dan dampak negatif dari manipulasi susu disebut juga perlu diperhatikan. Cucun mendorong dinas atau lembaga terkait mengawasi para pelaku distribusi susu perah.
“Jika masih ada loper susu yang bandel ya harus ada penanganan khusus. Karena celah sekecil apapun bisa menyebabkan rusaknya tata niaga susu nasional,” tukasnya.
Sebagai informasi, salah satu aksi protes peternak sapi perah terjadi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11). Mereka mendesak Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Setiap hari peternak sapi perah membuang susu murni di Boyolali sebanyak 30-50 ribu liter senilai Rp 400 juta gara-gara produksi mereka ditolak industri pengolah susu (IPS) karena ada pembatasan kuota.
Cucun memastikan DPR akan mengawal persoalan ini sampai ada titik temu antara peternak sapi perah dengan IPS.
“Kuncinya adalah Pemerintah sebagai regulator. Masalah ini penting untuk segera disikapi karena menyangkut nasib banyaknya rakyat kita yang menggantungkan nasib dari industri susu,” tutup Cucun.
