MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Presiden Joko Widodo menertibkan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Jangan sampai sejumlah menteri berbeda pendapat terkait kebijakan yang sama.
Dikhawatirkan hal tersebut akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan. “Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda,” ujar Mulyanto.
Mulyanto heran sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi ini simpang siur. Ia mengingatkan Pemerintah agar segera menertibkan masalah ini agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
“Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas,” kata Mulyanto.
Ia menambahkan kalau benar Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran. “Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah.
Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini,” tegas Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta Pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.
Menurutnya penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi.
