MONITOR, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengakui kelengahan dalam pengamanan Pusat Data Nasional (PDN). Menurutnya, pengakuan tersebut justru dapat menarik dukungan masyarakat, bukan malah saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab.
“Ini memang kelengahan yang memalukan, tapi harus diakui. Jangan malah saling menyalahkan. Justru ini saatnya kita lakukan evaluasi dan mencari solusi. Ini kepentingan negara, kepentingan bersama. Kan kita jadi tahu, sistem kita ternyata lemah, back up data yang paling sederhana dalam skema pengamanan siber saja kita tidak punya. Kita juga jadi tahu kan, ketidakmampuan negara memberantas judi online, karena ternyata kitanya sendiri tidak tangguh,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy kepada media dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/062024).
Gus Hilmy pun mempertanyakan, sistem kita yang lemah atau peretas yang hebat? Pasalnya, lanjut Gus Hilmy, keamanan siber lembaga negara atau kementerian RI terlalu sering dibobol, seperti Polri, Kemenkes, Kejaksaan, DPR RI, dan sebagainya. Bahkan di antara pelakunya baru saja punya KTP. Menurutnya, sistem yang dibuat masih terlalu lemah karena mudah dibobol oleh remaja.
“Ini sistem kita yang lemah atau hacker yang hebat? Kan sudah pernah kita kebobolan beberapa lembaga negara dan kementerian seperti kepolisian, Kemenkes, Kemenkumham, Kejaksaan, DPR RI, BPJS, KPU. Di antara pelakunya masih bocah 17 tahun. Dan sekarang Pusat Data Nasional yang langsung di bawah Presiden. Jelas semakin memalukan. Kalau SDM kita ada yang jadi pelaku, berarti kita punya SDM untuk menyelesaikannya,” ujar Gus Hilmy.
Untuk itu, anggota Komite I DPD RI tersebut menyarankan agar Presiden membentuk tim terpadu yang menjaring SDM-SDM yang lebih kompeten untuk keamanan siber dari berbagai serangan.
“Kami mengusulkan agar Presiden melibatkan masyarakat yang punya keahlian itu sebagai tim siber terpadu lintas sektor. Tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga untuk ke depan dengan membuat sistem yang lebih kuat. Lha ini kok malah gengsi mengakui kelengahan. Mau gengsi atau selamatkan negara?” kata Gus Hilmy.
Tim tersebut, lanjut Gus Hilmy, tidak sekadar untuk keamanan siber, tapi juga penanganan kejahatan judi online, prostitusi online, pornografi, dan cyber crime lainnya, yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak.
“Sebagian kehidupan kita saat ini berada di dunia siber, maka tim siber terpadu ini mendesak untuk dibentuk dan harus melibatkan berbagai pihak seperti OJK dan Kejaksaan, di samping tentu saja Kepolisian,” pungkas Gus Hilmy.
 RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengakui kelengahan dalam pengamanan Pusat Data Nasional (PDN)){kind=link}