MONITOR, NTT – Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan tugas seluruh pihak yang terkait dalam pertanian, hal tersebut guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terpenuhi tanpa terganggu oleh hama.
Hal tersebut terungkap dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamanan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (28/5). Dimana agenda ini atas inisiasi Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menuturkan, dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman acapkali mengingatkan bahwa pengendalian OPT tidak bisa menjadi tanggung jawab petani saja, melainkan seluruh pihak yang terkait dalam pertanian harus terjun langsung mengawal tiga sukses pertanian mulai dari pengolahan lahan, persemian, hingga pertanaman.
“Tugas pengendalian OPT tidak hanya petani, pengendalian OPT adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat, Daerah, Stakeholder dan Masyarakat. Kita harus lebih waspada dengan kondisi yang sedang terjadi di lapangan, apalagi perkembangan hama dan penyakit tanaman di musim pancaroba seperti saat ini,” tutur Suwandi.
Dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Teknologi Pengendalian OPT Akabi, mewakili Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Dede Risanda, Kementerian Pertanian saat ini fokus dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang ekstrem, terutama kekeringan, diantara kebijakan yang masif yakni pompanisasi, antisipasi serangan hama melalui gerakan pengendalian hingga edukasi petani melalui Bimtek.
“Di dalam bimtek dijelaskan strategi pengendalian OPT secara ramah lingkungan dengan berpegang teguh pada prinsip PHT (Pengendalian Hama Terpadu) serta pemanfaatan bahan-bahan pengendali alami,” tutur Dede.
Menyambut hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil I Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengapresiasi terselenggaranya Bimtek, menurutnya pekerjaan rumah Manggarai Barat dalam pemenuhan kebutuhan pangan nantinya diharapkan dapat teratasi melalui ilmu yang diserap para peserta bimtek yang didominasi petani milenial ini.
“Harapan kami melalui bimtek ini dapat mendorong petani di wilayah Manggarai Barat agar lebih meningkatkan usaha pertaniannya serta petani menjadi sejahtera. Terlebih kabupaten ini memiliki potensi pertanian tanaman pangan dan didukung dengan kondisi alam sebagai destinasi wisata dengan Labuan Bajo dan Pulau Komodonya,” tandas Julie Sutrisno.
Sebagai informasi, kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Manggarai Barat sekitar 33.00 ton pertahun, atau rata-rata 2.800 ton per bulan.Upaya nyata dalam pengamanan produksi tanaman pangan di Kab. Manggarai Barat direalisasikan dengan program Dinas Pertanian tahun 2024 yaitu 14 paket kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) “Sudah dilaksanakan 2 paket, kemudian 11 paket kegiatan SL-PHT komoditi hortikultura dan 1 paket kegiatan SL-PHT komoditi perkebunan serta ada brigade proteksi tanaman.
 merupakan tugas seluruh pihak yang terkait dalam pertanian, hal tersebut guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terpenuhi tanpa terganggu oleh hama){kind=link}