MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, menilai manajemen distribusi pupuk subsidi masih ada kendala sehingga masih banyak dikeluhkan kekurangan atau kelangkaan pupuk di petani. Suhardi sampaikan bahwa Menteri Pertanian telah mengungkapkan bahwa jumlah pupuk subsidi pada tahun ini meningkat signifikan lebih dari 100% menjadi 9,5 juta ton dari tahun sebelumnya.
Suhardi juga menyoroti masalah akses petani terhadap pupuk subsidi yang terhambat oleh birokrasi dan penggunaan teknologi. “Kami memahami bahwa Kartu Tani memiliki tujuan baik untuk memastikan distribusi pupuk lebih tertarget dan terorganisir. Namun, implementasinya seringkali tidak praktis di semua wilayah, terutama di daerah yang petaninya belum familiar dengan teknologi seperti penggunaan PIN,” jelas Suhardi, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin (29/4/2024).
Menurut Suhardi, permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua petani bisa mengakses pupuk yang seharusnya mereka terima. “Masalahnya adalah, meskipun pupuk tersedia, petani tidak bisa mengambilnya karena terkendala proses birokrasi dan teknologi yang belum sesuai dengan kondisi di beberapa daerah,” jelasnya.
Sebagai solusi, Suhardi menyarankan untuk melibatkan lebih banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam distribusi pupuk. “BUMDes bisa menjadi agen pupuk di desa, dan kepala desa yang mengetahui kondisi warganya bisa lebih efektif dalam mengidentifikasi siapa yang berhak menerima pupuk subsidi,” saran Suhardi.
Suhardi menambahkan bahwa masalah ini harus segera dicari solusinya oleh mitra kerja di Kementerian Pertanian dan BUMN untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar bisa diakses oleh petani yang membutuhkannya. “Kami di Komisi IV terus mendorong agar distribusi pupuk lebih mudah dan dapat diakses oleh semua petani yang membutuhkan,” tegasnya.
Dengan peningkatan kuantitas pupuk subsidi yang signifikan, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan distribusi sehingga tidak ada gap antara ketersediaan dan aksesibilitas di lapangan bagi para petani di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga sampaikan bahwa Pupuk yang awalnya hanya 30% sekarang mencapai 9,5 juta Ton. “Jadi hampir semua ter-cover, 2023 memang ini hanya 30% lebih yang dapat jatah pupuk bersubsidi,” tutupnya.
