MONITOR, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi menegaskan bila transformasi digital di Indonesia harus segera dipercepat demi kemajuan nasional. Sebab digitalisasi berbagai sektor dianggapnya memiliki dampak yang tidak kecil.
Menteri Budi Arie menjelaskan bahwa untuk mempercepat transformasi digital saat ini Indonesia memiliki kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang mencakup berbagai hal seperti perdagangan digital, kegiatan lokapasar lintas batas, mobilitas talenta dan kerja sama, kerja sama dalam topik-topik baru hingga kebijakan kompetisi.
DEFA juga fokus membahas arus data lintas batas dan perlindungan konsumen, pembayaran, identitas digital dan autentikasi, sampai keselamatan dari dan keamanan siber.
“Indonesia saat ini memfokuskan diri untuk meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas agar aksesibilitas jaringan infrastruktur dan keterjangkauan, regulasi, dan standar perangkat pengguna bisa ditingkatkan,” ujar Menteri Budi Arie pada Seminar Nasional bertema ‘Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju’ yang digelar oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan moderator Prof. Effendi Gazali, Ph.D.
“Indonesia juga fokus pada Inovasi dan Investasi Nasional agar investasi di teknologi dan talenta kecerdasan artifisial, fintech dan teknologi blockchain bisa meningkat serta pengembangan SDM/talenta dengan re-skilling, up-skilling bisa diraih dengan dukungan pembelajaran seumur hidup dan akreditasi,” paparnya lagi.
Karena itu, pemerintah saat ini memiliki strategi untuk memaksimalkan dampak digital (digital spillover) dengan berbagai cara mulai dari pengembangan strategi transformasi digital secara aktif, penyediaan infrastruktur digital, berinvestasi pada sumber daya baru yang kompetitif, mendorong sektor teknologi yang strategis, menjembatani jurang digital (digital divide), serta memprioritaskan kewirausahaan dan inovasi.
Meskipun memiliki sejumlah tantangan, potensi digital di tingkat nasional dan ASEAN sangatlah tinggi karena diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam integrasi ekonomi digital di wilayah ASEAN.
Transformasi digital, lanjut Menteri Budi Arie, juga diharapkan bisa menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kemenkominfo sebagai kementerian yang membidangi building blocks pembangunan TIK berperan aktif dalam mendorong percepatan transformasi digital nasional untuk mewujudkan visi misi Presiden. Apalagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada 2030 diperkirakan bisa mencapai US$ 300 hingga US$ 400 miliar,” tegas Menteri Budi Arie.
Itulah sebabnya Kominfo berpandangan bahwa RPerpres yang diusulkan oleh KemenPAN/RB yakni ‘RPerpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional’ memiliki tingkat urgensi tinggi dan perlu segera ditetapkan.
Kominfo berpandangan bahwa RPerpres ini dapat menjawab kebutuhan orkestrasi transformasi digital untuk aspek ‘pemerintahan digital’. Sedangkan jika kita melihat transformasi digital secara komprehensif, perlu orkestrasi yang melingkupi 4 aspek transformasi digital, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat/SDM bidang digital, dan ekonomi digital.
“Untuk itu kami mengusulkan adanya Keputusan Presiden untuk membentuk tim lintas KL yang menjadi ‘holding orkestrasi transformasi digital nasional’, misalnya dapat berupa pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Nasional. Kominfo berpandangan bahwa diperlukan visi, arah, dan perencanaan transformasi digital nasional yang komprehensif dan visioner, dalam kerangka perwujudan Visi Indonesia Maju 2045 dan misi untuk Indonesia keluar dari middle income trap,” papar Menteri Budi Arie.
“Kami berpandangan bahwa Kementerian PPN/BAPPENAS bersama dengan kementerian teknis terkait dapat segera menyusun Peta Jalan percepatan transformasi digital nasional yang mencakup 4 aspek: infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital, dengan menyertakan KPI, ukuran evaluasi, dan timeline yang jelas, sehingga dapat digunakan oleh holding orkestrasi untuk menjalankan tugas. Dokumen Visi Indonesia Digital 2045 dan Indeks Transformasi Digital Nasional yang saat ini sedang difinalisasi oleh Kementerian Kominfo dapat dijadikan masukan awal untuk penyusunan Peta Jalan tersebut.”
“Ada banyak hal lain yang kami lakukan, salah satunya adalah dengan pemberian beasiswa untuk digital talent dan digital leadership dari Kominfo. Saya juga berharap National Data Centre dapat terealisasi di Batam dan IKN dalam waktu dekat,” cetus Menteri Budi Arie.
Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam rekaman sambutannya menjelaskan bahwa transformasi digital tersebut juga merupakan hal penting, termasuk untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Maka dibutuhkan moto 3si. Apa itu 3si, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ketiganya diperlukan untuk bangkit lebih tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan,” lugas Menteri Sandiaga.
Tak hanya sektor-sektor tersebut, untuk bidang pendidikan transformasi digital pun dianggap sangatlah penting. Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. menjelaskan jika digitalisasi sangat diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman yang terus berubah.
“Dunia pendidikan juga harus mampu menjawab tantangan zaman dan terus beradaptasi dan berinovasi. Hal itu pula yang kami lakukan di Universitas Moestopo. Terlebih kampus yang didirikan oleh Pahlawan Nasional, Mayjen (Purn.) Prof. Dr. Moestopo ini sekarang tengah mencanangkan kelas internasional sebagai bagian dari visi kami untuk menjadi Kampus Kelas Dunia,” kata Prof. Paiman.
“Kegiatan Seminar Nasional ini secara berkala dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan bagi para mahasiswa serta sarana mengasah keterampilan berdiskusi,” tutup Direktur Program Pascasarjana Universitas Moestopo, Prof. Dr. Ir. Hj. Triyuni Soemartono, M.M.
