MONITOR, Jakarta – Menteri Perdagangan dan Perum Bulog diminta untuk jujur mengenai importasi beras. Desakan ini dilayangkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak.
Ia bertanya-tanya terkait alasan sesungguhnya dibalik keputusan impor. Sebab pemerintah terus gigih melakukan impor beras seperti realisasi impor sebesar 5.000 ton dari rencana 500 ribu ton pada Senin, 16 Desember 2022 lalu.
Menurut Amin, jika pengendalian harga beras dilakukan dengan cara impor itu sih mudah dan instan. Persoalannya, impor beras ditengah produksi petani sendiri yang berlebih, itu bukan langkah bijak karena mengganggu penyerapan beras petani.
“Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga beras petani. Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor,” ujar Amin.
Ia menegaskan kewajiban pemerintah untuk mencari strategi yang tepat tanpa harus mengorbankan petani dan kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
“Kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik. Ini juga mempermalukan pemerintah sendiri karena beberapa waktu lalu mengklaim sudah 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras alias sudah tercapai swasembada tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta,” kata Amin.
