MONITOR, Jakarta – Persiapan menuju produsen halal terkemuka di dunia saat ini tengah dilakukan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah persiapan dilakukan, diantaranya persiapkan rancangan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029.
Menurut Sri Mulyani, sebanyak Rp74,6 miliar anggaran PEN telah dialokasikan untuk mendukung percepatan sertifikasi halal UMKM. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mulai membangun Kawasan Industri Halal (KIH).
Ditambahkan Sri Mulyani, kontribusi dalam bentuk pembiayaan syariah mencapai Rp13,25 triliun (s.d. Q3 2022) pada proyek KPBU. Di samping itu, capaian dari industri keuangan syariah juga ditunjukkan melalui akselerasi pengembangan ekosistem perbankan syariah.
Pada klaster kegiatan usaha syariah, Pembiayaan Syariah Terintegrasi untuk UMKM telah diberikan dengan total mencapai sekitar Rp135,1 triliun.
“Capaian ekspor produk halal ke negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) meningkat hingga USD875,4 juta (Q3, 2022), naik sebesar 18,94% yoy. Nilai Pembiayaan Syariah Ekspor bagi UKM sebesar Rp973.4 miliar (Nov, 2022),” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Pleno ke-3 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Selasa (20/12/2022).
Selanjutnya, pemerintah melakukan penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 6 provinsi serta pembentukan Konsorsium Riset Halal Prioritas dan Rencana Aksi Riset Halal 2022-2024 di bawah koordinasi BRIN.
