MONITOR, Jakarta – Persoalan mafia tanah di wilayah Indonesia menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Junimart mengatakan, Komisi II DPR sudah meminta Menteri ATR BPN agar membuat satu sistem yang baik dan terarah dalam mendukung eksistensi Satgas Mafia Tanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kita sudah mendengar bahwa masalah mafia pertanahan memang terjadi dimana-mana. Oleh karena itu kami dari Komisi II akan tetap meminta kepada Menteri ATR BPN supaya betul-betul membuat satu sistem, yakni kalau memang ada Satgas Mafia Tanah maka harus dibuat satu basecamp atau kantornya,” ujar Junimart saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (16/12/2022).
Selain itu, kata Junimart, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai apa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum selama ini.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu, yang juga menjadi kendala pihak Kepolisian adalah mengenai masalah warkah tanah. Dimana ketika mereka meminta warkah tanah tetapi warkah tersebut tidak ada.
“Inilah yang menjadi masalah selama ini, sebab ketika warkah diminta warkah tersebut tidak ada. Disamping masalah lain seperti terbitnya dua sertifikat yang sama tetapi menunjuk obyek tanah yang salah. Padahal di obyek tanah tersebut telah terbit sertifikat jauh-jauh hari sebelumnya,” ucap Junimart.
