MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengungkapkan, tata kelola administrasi menjadi salah satu masalah terbesar di pondok pesantren.
“Saya memandang problem terbesar di pesantren yang jarang disorot pemerintah adalah kurangnya kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini tenaga administrasi (admin), yang bertanggung jawab menangani masalah pengelolaan data lembaga, keuangan, dan administrasi yang berkaitan dengan EMIS (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan). Kurangnya kecakapan tenaga administrasi mengelola EMIS mengakibatkan pendataan EMIS di masing-masing lembaga pendidikan, khususnya yang non formal, tidak berjalan dengan baik,” kata Bukhori dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Sebagai informasi, EMIS (Education Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Manfaat EMIS bagi Kemenag sendiri adalah sebagai bahan penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengembangan pendidikan khususnya bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.
Sementara, di antara manfaat EMIS bagi lembaga pendidikan keagamaan semisal madrasah dan pesantren adalah untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kemenag dan pemenuhan legalitas untuk mengakses bantuan dari pemerintah semisal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Untuk itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini meminta Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan yang menyasar tenaga administrasi khususnya di pondok pesantren guna meningkatkan kapasitas mereka.
“Selain ditingkatkan kapasitas sumberdaya manusianya, untuk mendukung tata kelola administrasi lembaga ponpes secara khusus juga perlu ditunjang dengan pengadaan unit komputer melalui program satu ponpes, satu komputer. Melalui kombinasi kedua hal ini, yakni kecakapan SDM dan akses komputer bagi ponpes, saya optimis pengelolaan EMIS dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan tentunya dapat membantu kepentingan Kemenag,” pungkasnya.
